mitrasatunews.com – Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan sejumlah persoalan prioritas saat menghadiri audiensi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (28/4/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik berdialog langsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengenai sejumlah tantangan yang dihadapi daerah.
Fokus utama pembahasan tertuju pada pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Pemerintah daerah melaporkan bahwa kegiatan belajar mengajar untuk ratusan siswa masih berlangsung di lokasi sementara. Siswa jenjang dasar masih memanfaatkan gedung pelatihan di Lenek, sementara peserta didik tingkat menengah atas menggunakan bangunan eks akademi keperawatan di Sakra.
Kendala lain yang mencuat adalah kebutuhan lahan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Meski sebelumnya telah disiapkan lahan seluas 5 hektare, informasi terbaru menunjukkan kebutuhan yang lebih luas, yakni sekitar 7 hektare. Pemerintah daerah menegaskan tetap berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar program pendidikan ini dapat berjalan optimal.
Selain sektor pendidikan, persoalan jaminan kesehatan juga menjadi perhatian serius. Pemda mencatat adanya puluhan ribu warga yang tidak lagi tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah beban anggaran daerah, mengingat alokasi dana untuk program tersebut pada tahun ini telah mencapai Rp90 miliar.
Jika tanggungan peserta yang dinonaktifkan tidak dialihkan ke pemerintah pusat, daerah diperkirakan harus menambah anggaran dalam jumlah besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya menjaga stabilitas keuangan daerah.
Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial di Lombok Timur dilaporkan berjalan relatif lancar tanpa hambatan berarti.
Menanggapi berbagai hal tersebut, Menteri Sosial menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan program Sekolah Rakyat. Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian data peserta BPJS dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, melalui pemutakhiran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Menurutnya, sebagian peserta memang dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi kriteria, namun pemerintah juga telah mengaktifkan kembali puluhan ribu warga yang dinilai layak menerima bantuan. Ia meminta agar pemerintah daerah memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam pendataan penerima bantuan antara pusat dan daerah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi lintas pemerintahan demi meningkatkan efektivitas program sosial bagi masyarakat.(aws)
