mitrasatunews.com – Lombok Timur — Upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dalam rangkaian kunjungan kerja di Jakarta, Bupati Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik menggelar pertemuan strategis dengan Ferry Irawan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/4/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Dalam paparannya, Bupati menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Lombok Timur menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam beberapa waktu terakhir.
Salah satu indikator positif terlihat dari terkendalinya harga kebutuhan pokok, terutama setelah adanya kerja sama antardaerah dalam pengendalian harga cabai dengan wilayah Sulawesi Selatan. Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 2,06 persen pada pekan ketiga April.
Selain fokus pada stabilitas harga, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas pembangunan manusia dan optimalisasi peran BUMD. Hingga saat ini, kontribusi dividen dari enam BUMD telah menembus angka lebih dari Rp20 miliar, dengan sektor perbankan daerah menjadi penyumbang terbesar.
Namun demikian, Bupati mengakui bahwa pengelolaan BUMD masih menghadapi sejumlah kendala, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyesuaian regulasi, hingga penguatan tata kelola dan ekspansi bisnis. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan secara bertahap melalui peningkatan profesionalisme dan inovasi.
Menanggapi hal itu, pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan apresiasi atas capaian Lombok Timur, termasuk keberhasilan meraih penghargaan di bidang pengendalian inflasi daerah serta percepatan digitalisasi.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah pusat berencana menyalurkan dana insentif yang dapat dimanfaatkan dalam perubahan APBD tahun 2026. Tidak hanya itu, dukungan juga akan diberikan dalam bentuk fasilitasi perizinan karantina untuk komoditas porang sebagai syarat ekspor ke pasar Tiongkok.
Selain aspek perizinan, peningkatan kapasitas SDM BUMD juga menjadi perhatian. Pemerintah pusat berkomitmen memberikan pelatihan bagi para pengelola BUMD guna meningkatkan daya saing dan kinerja usaha daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, Lombok Timur diharapkan tetap mampu memaksimalkan potensi daerah dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci pembangunan berkelanjutan.(aws)
