mitrasatunews.com – Pasca pengumuman hasil seleksi PPPK tahap pertama, banyak tenaga honorer dan non-ASN yang belum berhasil lolos. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan tenaga honorer terkait keberlanjutan karier mereka. Meski begitu, pemerintah daerah memastikan bahwa masih ada peluang di seleksi tahap kedua.
Penjabat Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, menegaskan bahwa tenaga honorer tidak perlu khawatir mengenai status mereka. Ia menjelaskan bahwa masalah ini sudah dibahas bersama Bupati terpilih, dan langkah konkret akan diambil untuk memastikan keamanan posisi honorer serta non-ASN.
“Bupati terpilih telah berkomitmen penuh untuk menjaga posisi tenaga honorer dan non-ASN agar tetap aman. Tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan,” kata Juaini.
Menurut Juaini, seleksi PPPK dirancang untuk memetakan jumlah tenaga honorer di setiap daerah. Dalam konteks Lombok Timur, daerah ini berada di posisi ketujuh dengan jumlah tenaga honorer terbesar di Indonesia. Total tenaga non-ASN di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 13 ribu orang, termasuk yang masih menunggu hasil seleksi tahap kedua.
Meski evaluasi tetap dijalankan, pemerintah pusat telah menginstruksikan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja secara massal. “Bagi mereka yang memilih untuk mengundurkan diri, itu sepenuhnya hak masing-masing. Namun, kami memastikan bahwa tenaga non-ASN yang tetap bekerja harus mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku,” lanjut Juaini.
Pemerintah daerah juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait mekanisme PPPK. “Kami menunggu skema resmi, termasuk transisi dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu. Yang terpenting adalah status mereka tetap aman,” imbuhnya.
Juaini menegaskan, baik pemerintah pusat maupun daerah sedang berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang belum lolos tahap pertama untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Pemerintah juga akan mempertimbangkan pengangkatan mereka menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu sesuai kebijakan yang ada dan kemampuan anggaran daerah.
“Kami optimis permasalahan ini akan selesai setelah seleksi tahap kedua rampung. Untuk itu, saya harap semua honorer tetap tenang dan percaya pada proses yang sedang berlangsung,” tutup Juaini.
(win)
