mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai menyiapkan langkah untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dengan melibatkan berbagai pihak. Pola kemitraan dipilih sebagai salah satu strategi agar pengembangan daerah dapat terus berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, ruang fiskal pemerintah daerah selama ini memiliki keterbatasan karena sebagian besar anggaran telah diarahkan untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kerja sama dengan pihak lain menjadi alternatif yang akan terus dikembangkan dalam mendukung sejumlah program pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan pemasangan tanda batas Areal Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) di kawasan Resort Tete Batu, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kamis (20/8/2026).
Dalam kegiatan itu, Bupati juga menyoroti perubahan status Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Status baru tersebut dinilai membuka peluang pengelolaan yang lebih fleksibel, terutama dalam aspek keuangan dan pelaksanaan program di tingkat satuan kerja.
Menurutnya, perubahan tersebut dapat memperpendek proses koordinasi yang sebelumnya banyak bergantung pada kebijakan di tingkat kementerian. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pun diminta untuk segera menyusun langkah agar peluang tersebut dapat memberikan dampak positif bagi daerah.
Dinas Perizinan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perangkat daerah terkait diarahkan untuk melakukan kajian dan menyiapkan strategi pemanfaatan berbagai potensi yang dapat meningkatkan manfaat ekonomi maupun penerimaan daerah.
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian adalah Joben. Kawasan tersebut dikenal memiliki potensi wisata alam yang beragam dan telah lama menjadi salah satu tujuan rekreasi masyarakat. Kondisi udara yang sejuk, keberadaan air terjun, kolam pemandian, serta bentang hutan yang masih terjaga menjadi kekuatan utama kawasan tersebut.
Pemerintah daerah berencana menata dan mengembangkan kawasan Joben secara bertahap. Dalam prosesnya, Pemkab Lombok Timur menegaskan pengembangan tersebut tidak boleh mengganggu pembiayaan sektor pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Bupati juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pembangunan melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Ia berharap kontribusi tersebut dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan secara berkelanjutan.
Selain masyarakat, aparatur pemerintah juga diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Bupati menekankan bahwa seluruh warga berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan adil.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Timur bersama Direktur Utama PT Energi Selaparang melakukan penanaman perdana pal tanda batas kawasan PB-PSWA. Penandaan itu menjadi penanda dimulainya pemanfaatan area seluas 25 hektare untuk kegiatan usaha berbasis ekowisata.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi pengembangan kawasan Joben dan diharapkan mampu membuka peluang baru bagi sektor pariwisata serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Lombok Timur.(aws)
