mitrasatunews.com – Jakarta — Upaya percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat terus didorong dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa akurasi dan integrasi data menjadi faktor penentu keberhasilan program pembangunan perumahan nasional, khususnya Program 3 Juta Rumah.
Hal itu disampaikan Sari setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor. Dalam keterangannya pada Senin (23/2/2026), ia menyebut bahwa kebijakan perumahan tidak cukup hanya mengandalkan anggaran besar, tetapi juga membutuhkan pemetaan data yang rinci dan mutakhir.
Menurutnya, sistem pendataan yang terintegrasi akan membantu pemerintah memastikan bantuan perumahan benar-benar diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan. Tanpa data yang solid, risiko ketidaktepatan sasaran dinilai semakin besar.
Sari juga mendorong sinergi antarlembaga, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS), guna menyelaraskan informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat proses perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi program.
Politisi asal Nusa Tenggara Barat itu menambahkan, keterlibatan berbagai pihak—mulai dari pemerintah pusat dan daerah, DPR, sektor swasta, hingga masyarakat—merupakan kunci agar target pembangunan hunian layak dapat tercapai secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan berbasis data dan pengawasan yang transparan, ia optimistis program perumahan nasional dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.(red)
