mitrasatunews.com – Lombok Timur – Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Publik (GASAK) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta partai politik melakukan pembenahan terhadap tata kelola internal pasca Pemilu Legislatif 2024. Organisasi tersebut menilai masih banyak calon anggota legislatif (caleg) yang gagal meraih kursi justru tidak lagi mendapat perhatian, meskipun telah memberikan kontribusi besar terhadap perolehan suara partai.
Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik GASAK NTB, Anwar, mengatakan setiap suara yang diperoleh partai merupakan hasil kerja kolektif seluruh caleg di daerah pemilihan. Oleh karena itu, menurutnya, penghargaan terhadap perjuangan para caleg tidak seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang berhasil menduduki kursi legislatif.
“Dalam praktiknya, perhatian partai lebih banyak tertuju kepada caleg yang terpilih. Sementara mereka yang tidak berhasil memperoleh kursi seolah kehilangan ruang komunikasi dengan partai, padahal suara yang mereka kumpulkan turut menentukan keberhasilan partai,” kata Anwar dalam keterangan pers di Selong, Kamis (2/7/2026).
GASAK NTB menilai kondisi tersebut dapat berdampak terhadap menurunnya semangat kader serta melemahnya hubungan antara partai dengan masyarakat yang sebelumnya menjadi basis dukungan para caleg.
Selain itu, organisasi tersebut menyoroti persoalan kompensasi bagi caleg yang tidak terpilih. Menurut Anwar, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, sejumlah partai memiliki ketentuan atau arahan internal mengenai pemberian bentuk penghargaan kepada caleg yang menyumbangkan suara signifikan. Namun, pelaksanaannya dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Banyak keluhan yang kami temukan di lapangan mengenai belum adanya realisasi kompensasi, padahal para caleg tersebut telah bekerja keras membesarkan suara partai selama masa kampanye,” ujarnya.
GASAK NTB mengaku telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah mantan caleg dari berbagai partai politik di Kabupaten Lombok Timur. Dari hasil penelusuran tersebut, mayoritas responden menyampaikan keluhan yang serupa, yakni merasa tidak lagi mendapatkan perhatian setelah tahapan pemilu selesai.
Menurut Anwar, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghargaan terhadap kader, tetapi juga menyangkut keberlangsungan komunikasi politik dengan masyarakat. Ia menilai ketika caleg yang tidak terpilih tidak lagi difasilitasi oleh partai, maka aspirasi para pemilih yang pernah mereka bangun berpotensi tidak tersalurkan secara optimal.
GASAK NTB juga mengingatkan bahwa partai politik memperoleh bantuan keuangan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang besarannya dihitung berdasarkan akumulasi perolehan suara sah partai dalam pemilu. Karena itu, menurut organisasi tersebut, seluruh caleg yang berkontribusi dalam mendulang suara layak memperoleh apresiasi yang proporsional.
“Perolehan kursi legislatif bukan hanya hasil kerja satu orang, tetapi merupakan akumulasi perjuangan seluruh caleg dalam satu daerah pemilihan. Kontribusi mereka tidak boleh dipandang sebelah mata,” tegas Anwar.
Atas dasar itu, GASAK NTB mendorong seluruh pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengevaluasi mekanisme internal yang berkaitan dengan pembinaan kader pascapemilu. Organisasi tersebut berharap setiap partai memiliki sistem yang lebih transparan dalam memberikan penghargaan kepada seluruh kader yang telah berjuang selama proses demokrasi berlangsung.
Menurut GASAK NTB, langkah tersebut penting untuk menjaga loyalitas kader sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai pilar utama demokrasi.(aws)
