mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR – Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Salah satu kawasan yang menjadi bagian dari program tersebut adalah Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang diharapkan berkembang menjadi sentra ekonomi perikanan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan yang digelar pada Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik yang mewakili Bupati Lombok Timur, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Ridwan Mulyana.
Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakannya, Ridwan menekankan bahwa besarnya potensi laut Indonesia harus diimbangi dengan pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Kekayaan sumber daya laut, termasuk keanekaragaman spesies yang belum seluruhnya teridentifikasi, merupakan peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
KKP, lanjutnya, telah menyiapkan enam agenda prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Agenda tersebut meliputi modernisasi kapal penangkap ikan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan model tambak udang terintegrasi, budi daya ikan darat tematik, revitalisasi tambak Pantura, serta pengembangan kawasan industri garam nasional.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah KNMP. Pemerintah menargetkan 100 kawasan dapat beroperasi sepanjang 2026, termasuk enam lokasi di Provinsi NTB yang salah satunya berada di Ekas Buana.
Ridwan menjelaskan, pembangunan KNMP dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Kehadiran infrastruktur di kawasan nelayan diharapkan mampu menunjang kegiatan produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan dalam bentuk mentah.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala, terutama berkaitan dengan ketersediaan lahan. Untuk mengurangi persoalan serupa, KKP akan memperkuat proses perencanaan mulai 2027 agar pembangunan setiap kawasan lebih terukur dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Pemerintah daerah dan pengelola kawasan juga diminta tidak mengabaikan aspek pemeliharaan setelah fasilitas selesai dibangun. Penyaluran bantuan harus tepat sasaran, sarana yang tersedia perlu dijaga, dan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan harus ditangani secara responsif.
Di tingkat daerah, Muhammad Juaini Taofik menilai KNMP Ekas Buana menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus selalu menambah jumlah hasil tangkapan. Menurutnya, persoalan ekonomi masyarakat pesisir berkaitan dengan keterbatasan kepemilikan aset, lemahnya akses permodalan, serta rendahnya tingkat kunjungan ke kawasan tersebut.
Dengan tersedianya fasilitas penunjang, masyarakat kini memiliki modal awal untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengelola fasilitas tersebut menjadi ruang produktif yang mampu memberikan keuntungan bagi warga.
Ia mencontohkan, hasil tangkapan nelayan yang selama ini dijual secara langsung dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi apabila diolah dan dipasarkan menggunakan kemasan serta identitas produk yang menarik.
“Kalaupun hasil tangkapan nelayan jumlahnya tidak bertambah, melalui pengolahan dan branding produk yang baik di KNMP ini, nilai jualnya bisa meningkat hingga dua kali lipat,” ungkap Juaini.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kata dia, juga akan berupaya meningkatkan aktivitas masyarakat di kawasan Ekas Buana dengan mengarahkan lebih banyak kegiatan ke lokasi tersebut. Peningkatan kunjungan dinilai dapat menjadi peluang bagi tumbuhnya usaha masyarakat, khususnya sektor pengolahan dan pemasaran produk perikanan.
Juaini turut mengajak warga untuk menjaga fasilitas yang telah diberikan pemerintah dan tidak terburu-buru dalam menjalankan proses pengembangan usaha. Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan kesabaran, kesungguhan, dan komitmen bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, KKP juga menyerahkan sejumlah dukungan langsung kepada masyarakat perikanan di Lombok Timur. Bantuan tersebut berupa premi asuransi bagi 100 nelayan, 200 paket perbekalan atau sembako, serta satu ton bibit rumput laut.
Selain itu, masyarakat menerima Sertifikat Pengolahan Hasil Perikanan untuk wilayah Ekas Buana, Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), dan fasilitas Poskastras. Berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan nelayan sekaligus meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha perikanan.
Kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui momentum tersebut, KKP berupaya memperluas komunikasi dengan masyarakat sekaligus melihat secara langsung kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha perikanan.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan telekonferensi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dari kawasan KNMP Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Pengembangan KNMP Ekas Buana diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem ekonomi pesisir yang lebih kuat. Dengan pengelolaan fasilitas yang optimal, peningkatan kualitas produk, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat nelayan di Lombok Timur diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha secara mandiri.(aws)
