mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat strategi digitalisasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan daerah sekaligus menekan potensi kebocoran. Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan capaian TP2DD daerahnya pada 2025 yang masuk kategori cukup baik tidak boleh membuat kinerja berhenti di titik tersebut. Menurut dia, persaingan antardaerah dalam memperluas transaksi digital terus berkembang sehingga Lombok Timur perlu melakukan berbagai terobosan.
Pernyataan itu disampaikan Haerul saat membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (6/10/2026).
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya instansi pengelola penerimaan, memperluas penggunaan sistem pembayaran digital. Setiap lokasi yang menjadi titik penerimaan, kata dia, harus menyediakan kanal pembayaran yang praktis agar masyarakat tidak kesulitan beralih dari transaksi tunai.
Langkah tersebut dinilai penting karena sistem digital memungkinkan seluruh transaksi terdokumentasi dengan lebih baik. Dengan pencatatan yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan rekonsiliasi penerimaan secara lebih cepat sekaligus mempersempit celah terjadinya kebocoran.
Haerul juga meminta agar digitalisasi dibarengi peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha. Perubahan pola pembayaran harus diposisikan sebagai bentuk pelayanan yang memberikan kemudahan, bukan sekadar penerapan teknologi baru.
Menurutnya, data transaksi digital memiliki manfaat yang lebih luas bagi pemerintah. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, memetakan potensi pendapatan yang belum tergarap, mengidentifikasi persoalan penerimaan, serta menjadi dasar dalam menentukan kebijakan.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati mengakui implementasi digitalisasi di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan infrastruktur jaringan dan tingkat literasi digital di tengah masyarakat menjadi persoalan yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Karena itu, Haerul mendorong OPD membangun koordinasi yang lebih kuat, baik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat maupun dalam meningkatkan kualitas jaringan dan memastikan layanan digital berjalan secara terukur.
Ia menegaskan keberhasilan TP2DD tidak semestinya hanya dilihat dari nilai indeks. Pemerintah daerah harus memastikan terbentuknya ekosistem transaksi digital yang terhubung antarlembaga dan mampu menghasilkan sistem penerimaan yang cepat, terbuka, serta akuntabel.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho menyebut posisi Lombok Timur cukup menonjol dalam capaian digitalisasi daerah di NTB. Berdasarkan indeks yang ada, Lombok Timur mencatat skor 98,5 persen dan menjadi yang tertinggi di provinsi tersebut.
Meski demikian, capaian tersebut masih menyisakan ruang untuk peningkatan, terutama pada sisi realisasi yang berada di angka 85 persen.
Ignatius menilai penguatan berikutnya perlu diarahkan pada pemanfaatan data secara lebih detail. Pemerintah dapat memantau perkembangan transaksi berdasarkan kanal pembayaran, OPD, hingga kelompok jenis penerimaan sehingga titik yang masih lemah dapat segera ditangani.
Selain itu, Bank Indonesia mendorong pembenahan layanan pajak dan retribusi serta peningkatan sosialisasi mengenai pembayaran digital. Kanal pembayaran juga perlu ditampilkan secara jelas pada loket pelayanan, media sosial, dan berbagai saluran informasi publik, termasuk yang dikelola OPD maupun Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
High Level Meeting tersebut turut melibatkan akademisi dan praktisi keuangan. Forum ini menjadi ajang untuk mengevaluasi pelaksanaan digitalisasi sekaligus memetakan berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.
Melalui forum tersebut, Pemkab Lombok Timur diharapkan mampu menyusun langkah yang lebih konkret untuk memperluas transaksi non-tunai dan memastikan digitalisasi memberikan dampak langsung terhadap transparansi serta peningkatan PAD.(red)
