mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR – Pembenahan data penerima bantuan sosial dan jaminan kesehatan menjadi salah satu agenda yang disoroti Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjelang 2027. Pemutakhiran data desil oleh pemerintah pusat yang dijadwalkan paling lambat Desember 2026 diharapkan dapat menjadi dasar penentuan penerima bantuan agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, ketika berdialog dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (BEM UGR), Rabu (28/10/2026). Pertemuan berlangsung di depan gerbang Kantor Bupati Lombok Timur, setelah mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui aksi di lokasi tersebut.
Juaini menjelaskan, pembaruan data yang memuat berbagai sanggahan masyarakat akan menjadi perhatian dalam penentuan sasaran program bantuan tahun mendatang. Data tersebut nantinya diharapkan menjadi rujukan bagi penyaluran bantuan sosial serta kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), baik yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Sambil menunggu proses pemutakhiran rampung, pemerintah masih menggunakan data desil yang berlaku saat ini. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah memberikan kepastian mengenai target pembaruan pada penghujung 2026. Juaini pun meminta mahasiswa turut mengawasi pelaksanaannya agar perubahan data tersebut benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pembahasan bersama mahasiswa juga menyentuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya peluang memperluas penyerapan produk pertanian dari petani Lombok Timur. Juaini mengakui bahwa keterlibatan petani lokal sudah berjalan di beberapa bagian, tetapi masih perlu diperluas.
Ia menerangkan, kebutuhan pangan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dipenuhi melalui pasar tradisional. Produk pertanian Lombok Timur juga dimanfaatkan oleh sejumlah dapur MBG yang beroperasi di luar daerah. Kondisi ini dinilai membuka peluang bagi petani setempat untuk mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pangan program tersebut.
Pemerintah daerah turut menyiapkan peluang penguatan distribusi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Selain itu, pengembangan peternakan sapi perah menjadi salah satu langkah yang didorong untuk mendukung ketersediaan susu bagi program MBG. Pada 2027, peternak lokal diharapkan mulai bergerak menuju pengembangan usaha tersebut.
Aspirasi lain yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani tembakau. Menanggapi hal itu, Juaini menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia mengharapkan mahasiswa menyusun aspirasi secara tertulis agar pemerintah memiliki bahan pendukung yang lebih kuat saat menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat dan pengambil kebijakan.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dapat membantu memperkuat penyampaian kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan BEM UGR tersebut berjalan singkat di halaman depan Kantor Bupati Lombok Timur. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Lombok Timur.(red)
