mitrasatunews.com – Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperjuangkan kepastian status bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu agar dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu. Langkah tersebut ditunjukkan melalui konsultasi yang dilakukan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrullah, pada Kamis (16/7/2026) di Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas skema dan mekanisme pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, mengingat Lombok Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia. Saat ini tercatat sebanyak 10.998 PPPK paruh waktu berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, menjadikannya peringkat ketujuh secara nasional.
Dalam kesempatan itu, Kepala BKN memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dinilai mampu menjaga stabilitas daerah dengan tetap mengakomodasi tenaga PPPK paruh waktu. Kebijakan tersebut dinilai berhasil meredam potensi gejolak yang dapat muncul akibat besarnya jumlah pegawai yang menunggu kepastian status kepegawaian.
Pemerintah pusat melalui BKN nantinya akan menyusun formula penetapan kuota PPPK penuh waktu untuk setiap daerah. Penentuan tersebut akan mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk kondisi fiskal daerah serta berbagai aspek pendukung lainnya agar proses pengangkatan dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan pemerintah.
Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menjelaskan bahwa hingga kini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk resmi dari BKN terkait kriteria prioritas yang akan digunakan dalam proses pengusulan PPPK penuh waktu. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa perhatian terhadap usia para pegawai menjadi salah satu poin penting yang diperjuangkan Bupati Lombok Timur.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memberikan rasa keadilan kepada tenaga PPPK yang telah mengabdikan diri dalam waktu cukup lama. Apabila nantinya faktor usia menjadi komponen utama dalam penilaian dari BKN, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan menjadikannya sebagai dasar utama dalam mengusulkan perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Komitmen tersebut, lanjutnya, telah disampaikan langsung Bupati di hadapan Kepala BKN. Proses pengusulan nantinya dipastikan dilakukan secara objektif tanpa membedakan latar belakang pegawai, melainkan mengikuti ketentuan dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
Di sisi lain, meskipun pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, komitmen untuk mempertahankan tenaga honorer tetap dijaga. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memilih tidak melakukan pemutusan hubungan kerja maupun merumahkan pegawai honorer, kecuali terhadap pegawai yang mengundurkan diri secara sukarela atau terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga non-ASN yang telah lama mengabdikan diri di berbagai instansi pemerintahan.(aws)
