mitrasatunews.com – MATARAM – Penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu capaian yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung di Mataram, Kamis (5/11/2026), tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Rakor yang dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, itu mempertemukan jajaran pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan sekaligus merumuskan langkah lanjutan dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 11,78 persen pada Maret 2025 menjadi 11,17 persen pada Maret 2026. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang dari 654,57 ribu orang menjadi 628,50 ribu orang. Artinya, terdapat penurunan sebesar 0,61 poin persentase dalam kurun waktu satu tahun.
Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menyebut perkembangan tersebut sebagai hasil positif yang harus terus dijaga. Kendati demikian, masih terdapat sekitar 628 ribu penduduk yang membutuhkan perhatian melalui kebijakan dan program penanganan kemiskinan yang tepat sasaran.
Ia menilai tantangan terbesar ke depan bukan sekadar mempertahankan tren penurunan, melainkan memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan.
Kesenjangan pembangunan antarwilayah menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Masyarakat di desa, daerah terpencil, hingga kelompok rentan dinilai masih membutuhkan dukungan lebih besar agar dapat mengakses berbagai peluang ekonomi dan pelayanan dasar.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah kabupaten dan kota juga mendapat perhatian terkait pelaksanaan program Desa Berdaya. Indah meminta setiap daerah melakukan pengecekan terhadap desa-desa yang belum memperlihatkan progres pelaksanaan program.
Evaluasi tersebut menjadi penting karena tahun 2026 merupakan periode awal implementasi Desa Berdaya. Dengan waktu yang tersisa sekitar dua bulan sebelum pergantian tahun, pemerintah daerah diminta memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Indah, hasil pelaksanaan pada tahun pertama perlu menjadi bahan penilaian untuk mengetahui efektivitas program dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan di NTB.
Rakor tahun ini mengangkat tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan”. Sejumlah pihak dilibatkan untuk memperkaya pembahasan, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS Provinsi NTB, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, hingga Baznas.
Forum tersebut tidak hanya diisi pemaparan dari para narasumber, tetapi juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik antardaerah. Melalui diskusi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan yang masih menghambat penanganan kemiskinan serta menemukan pendekatan yang lebih efektif.
Kehadiran Wakil Bupati Lombok Timur dalam agenda tersebut menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah kabupaten dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi. Sinergi lintas pemerintahan menjadi salah satu aspek penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.(red)
