mitrasatunews.com – Lombok Timur – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, memberikan jawaban resmi atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026 pada Rapat Paripurna, Selasa (25/11/2025). Dalam forum tersebut, ia menyampaikan penghargaan terhadap seluruh catatan, kritik, dan saran yang disampaikan DPRD sebagai bahan perbaikan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam isu ketahanan pangan dan energi, Wabup menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga memaksimalkan dana desa melalui BUMDes, yang secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp 48 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat program penyediaan pangan bagi masyarakat.
Di sektor pariwisata, ia mengakui besarnya manfaat ekonomi yang ditimbulkan, namun kondisi fiskal daerah masih membatasi ruang alokasi anggaran. Meski begitu, pemerintah tetap mendorong pengembangan destinasi wisata dan berharap sinergi dengan DPRD melalui penyaluran pokok pikiran dapat membantu penguatan sektor tersebut.
Untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah menetapkan sejumlah langkah seperti pembaruan data wajib pajak, pengawasan lebih ketat pada sektor retribusi, serta penerapan transaksi non-tunai dalam pembayaran pajak daerah.
Mengenai perencanaan APBD, Wabup mengakui adanya penyesuaian kebijakan pusat yang berpengaruh pada penyusunan anggaran tahun sebelumnya. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam proses perencanaan di tahun berikutnya.
Pada bidang infrastruktur, Pemda mencatat bahwa dari total 1.211 km panjang jalan kabupaten, sebanyak 416 km masih berstatus rusak atau belum mantap. Untuk tahun anggaran mendatang, pemerintah merencanakan perbaikan pada 54 ruas jalan menggunakan hotmix serta peningkatan 11 ruas jalan poros desa dengan konstruksi lapen.
Peningkatan layanan air bersih juga menjadi perhatian. Pemda melanjutkan perbaikan jaringan perpipaan di wilayah selatan, termasuk peningkatan kapasitas debit SPAM Kotaraja, serta pembangunan jaringan pipa sepanjang 4,5 km di Desa Puncak Jeringo melalui program pemerintah pusat.
Selain itu, Pemda berencana mengaktifkan kembali Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna memastikan seluruh calon PMI melalui prosedur yang aman dan sesuai regulasi. Pada saat yang sama, pemerintah memastikan stok pupuk untuk kebutuhan pertanian aman hingga akhir 2025 dan telah meminta tambahan distribusi elpiji sebesar 10% untuk mengantisipasi kekurangan pasokan.
Terkait penunjukan Pelaksana Tugas Direksi BUMD, Wabup menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan selama proses penyelarasan regulasi daerah dengan aturan pemerintah pusat yang baru.
Menutup penyampaiannya, Wabup menegaskan bahwa meskipun terjadi pengurangan dana transfer dari pusat, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga agar perencanaan pembangunan dan arah APBD berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan peluang program dari pemerintah pusat.(aws)
