mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR — Penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur memasuki tahap penguatan koordinasi. Pemerintah daerah kini mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra terkait memiliki tanggung jawab yang lebih jelas di wilayah masing-masing agar intervensi terhadap keluarga berisiko stunting tidak berjalan sporadis.
Penguatan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9/2026).
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang juga memimpin Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), menilai pembagian wilayah binaan harus diikuti dengan sistem pengawasan dan komunikasi yang jelas.
Melalui pembagian wilayah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati, setiap OPD dan unsur pendukung nantinya memiliki area yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah daerah juga mendorong penunjukan person in charge (PIC) agar perkembangan penanganan di lapangan dapat terus dipantau.
Keberadaan PIC dianggap penting untuk menghindari terputusnya informasi ketika terjadi pergantian petugas atau perwakilan dalam suatu kegiatan. Dengan penanggung jawab yang tetap memahami kondisi wilayah, setiap persoalan keluarga sasaran diharapkan dapat segera diteruskan untuk mendapatkan penanganan.
Edwin juga meminta kapasitas kader di lapangan diperkuat. Menurutnya, kader tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai penyuluhan, tetapi juga keterampilan dalam pencatatan data serta pemantauan keluarga secara rutin.
Dukungan terhadap pelaksana di lapangan, lanjutnya, juga perlu diperhatikan, termasuk ketersediaan kebutuhan operasional, logistik, insentif, serta forum koordinasi secara berkala.
Penanganan stunting dalam Program Genting dilakukan melalui sejumlah bentuk intervensi. Dari sisi pemenuhan gizi, bantuan diarahkan kepada kelompok yang memiliki risiko tinggi, seperti ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun.
Bantuan dapat diberikan dalam bentuk makanan tambahan maupun bahan pangan dengan kandungan protein hewani. Pada saat yang sama, pemerintah menjalankan intervensi lain yang menyentuh kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan akses air bersih dan pembangunan fasilitas pendukung menjadi bagian dari intervensi tersebut. Pendampingan keluarga juga dilakukan melalui edukasi, komunikasi, serta pemantauan pertumbuhan anak.
Edwin menegaskan keberhasilan Genting sangat bergantung pada kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan unsur lainnya harus bergerak sesuai peran masing-masing agar kebutuhan keluarga sasaran dapat ditangani secara terpadu.
“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegasnya.
Dukungan terhadap langkah tersebut datang dari perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin. Ia menyebut Lombok Timur memiliki posisi strategis dalam agenda percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi.
Menurutnya, posisi tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi daerah untuk memastikan berbagai inovasi yang telah dibangun benar-benar menghasilkan perubahan di tengah masyarakat.
Namun, ia mengingatkan masih ada pekerjaan yang perlu segera dibenahi, terutama berkaitan dengan validitas dan sinkronisasi data. Salah satu yang disorot adalah laporan realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang disebut belum sepenuhnya sama antara sistem aplikasi dengan data Dinas P3AKB Lombok Timur.
Pembenahan data dinilai penting karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengevaluasi capaian sekaligus menentukan kebijakan dan intervensi berikutnya.
Sementara itu, pelaksanaan Program Genting di Lombok Timur saat ini telah mencapai sekitar 81 persen. Capaian tersebut masih akan digenjot, terutama untuk memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh keluarga yang tepat dan digunakan sesuai kebutuhan.
Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur, Muksin, menjelaskan bahwa Genting menyasar keluarga berisiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, baduta hingga anak yang mengalami stunting.
Data pemerintah pusat melalui BKKBN mencatat terdapat 14.106 keluarga berisiko stunting di Lombok Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.610 keluarga telah terintegrasi dalam program.
Berbagai bentuk intervensi pun telah berjalan. Edukasi telah diberikan kepada 9.627 keluarga, sementara 1.574 keluarga memperoleh intervensi nutrisi. Sebanyak 394 keluarga mendapatkan dukungan terkait akses air bersih, 14 keluarga memperoleh intervensi jamban sehat, dan satu keluarga menerima bantuan rumah layak huni.
Pemkab Lombok Timur menilai ukuran keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari jumlah bantuan yang disalurkan. Hal yang lebih penting adalah munculnya perubahan perilaku pada keluarga penerima, terutama dalam pemenuhan gizi, pola pengasuhan, kebersihan lingkungan dan pemantauan tumbuh kembang anak.
Karena itu, penguatan wilayah binaan, penanggung jawab lapangan, kapasitas kader serta sinkronisasi data menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan lebih efektif.
Dengan melibatkan OPD, pemerintah kecamatan, fasilitas kesehatan, BUMN, BUMD, sektor swasta, komunitas, lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi hingga Tim Pendamping Keluarga, Pemkab Lombok Timur berharap penanganan stunting dapat dilakukan secara bersama dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan mampu membuat setiap intervensi lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat upaya menurunkan risiko stunting di Lombok Timur.(red)
