mitrasatunews.com – LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperluas sinergi dengan daerah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antar-daerah bersama Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangkaian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB, Rabu (21/10/2026).
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir mewakili Bupati dalam kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah daerah untuk menyatukan langkah menghadapi kenaikan harga pangan sekaligus meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas lokal.
Mengusung tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB”, kegiatan ini menyoroti pentingnya keterhubungan antara daerah penghasil dan wilayah yang membutuhkan pasokan pangan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan distribusi, menjaga ketersediaan komoditas, serta menekan risiko lonjakan harga di pasaran.
Persoalan inflasi menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi NTB pada September 2026 tercatat sebesar 0,36 persen secara bulanan, 2,72 persen secara tahun kalender, dan 4,18 persen secara tahunan. Angka tahunan itu lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional pada periode yang sama, yakni 3,28 persen.
Tekanan harga di NTB juga memperlihatkan kecenderungan meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Setelah berada di angka 3,01 persen pada Juli, inflasi tahunan naik menjadi 4,03 persen pada Agustus dan kembali meningkat pada September. Komoditas dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu sumber tekanan tersebut.
Menyikapi kondisi itu, Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal melalui arahan yang disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Lalu Moh. Faozal, meminta seluruh pihak memperkuat langkah pencegahan. Pemerintah daerah diminta mengenali potensi kekurangan pasokan sejak awal, khususnya untuk komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi, seperti cabai rawit, daging ayam, telur, dan bawang merah.
Pemerintah juga mendorong pemantauan harga secara rutin serta peningkatan koordinasi dengan Perum Bulog dan pelaku usaha. Upaya tersebut dinilai penting agar distribusi berjalan lebih lancar dan ketidakseimbangan pasokan antardaerah dapat segera ditangani.
Sebelumnya, Pemprov NTB telah melakukan langkah pengendalian melalui kerja sama pasokan telur dengan Pemerintah Kota Bima. Skema serupa diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan antardaerah, sehingga kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui pemanfaatan potensi produksi di wilayah lain.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kebijakan yang konsisten dan melibatkan berbagai sektor. GPIPS, menurutnya, menjadi upaya daerah untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Pelaksanaan gerakan tersebut bertumpu pada empat aspek, yakni menjaga harga tetap terjangkau, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif. Keempat aspek itu perlu dijalankan secara terpadu agar penanganan inflasi tidak berhenti pada intervensi harga dalam jangka pendek.
Hario juga menekankan bahwa penguatan sektor produksi dan hilirisasi merupakan bagian penting dari solusi jangka panjang. Peningkatan produktivitas petani perlu berjalan beriringan dengan pengolahan hasil pertanian agar komoditas pangan memiliki nilai tambah dan rantai pasok menjadi lebih kuat.
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov NTB turut menyoroti capaian penghargaan sebagai TPID Terbaik Ketiga Wilayah Nusa Tenggara–Papua. Meski menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pengendalian inflasi, keberhasilan pemerintah tetap harus tercermin dari kondisi riil di masyarakat, terutama keterjangkauan harga bahan pokok.
Untuk mendukung sasaran tersebut, pemerintah provinsi menetapkan empat prioritas, yaitu memperkuat produksi dan potensi pangan lokal, mengembangkan pertanian yang mampu beradaptasi terhadap kondisi cuaca, mempercepat kerja sama antar-daerah dan hilirisasi, serta mengintegrasikan tata kelola pengendalian inflasi di seluruh kabupaten/kota.
Penandatanganan kesepakatan antara Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa Barat menjadi bagian dari langkah konkret untuk mewujudkan agenda tersebut. Melalui kerja sama ini, daerah diharapkan dapat mengoptimalkan keunggulan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan pangan dan merespons perubahan harga secara lebih cepat.
Kegiatan GPIPS NTB turut dihadiri para kepala daerah se-NTB, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), serta Kepala BPS Provinsi NTB. Kolaborasi lintas wilayah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya tekanan inflasi.(red)
