mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR – Prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan per Agustus 2026, angka stunting tercatat 18,4 persen, turun dari 22,4 persen pada 2025. Pemerintah daerah kini mendorong keterlibatan lebih luas dari berbagai sektor untuk mempertahankan tren tersebut sekaligus mempercepat penanganan keluarga berisiko.
Upaya itu diperkuat melalui Sarasehan Kemitraan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) bersama mitra pentahelix yang berlangsung di Selong, Kamis (22/10/2026). Kegiatan dibuka Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada lembaga orang tua asuh serta penghargaan dari BKKBN pusat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Dalam kegiatan tersebut, Edwin menekankan bahwa penurunan stunting memerlukan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga dukungan dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat perlu diarahkan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga sasaran.
Ia memberikan apresiasi kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang selama ini menjalankan pendampingan di lapangan. Menurutnya, perkembangan angka stunting di Lombok Timur menjadi salah satu indikator bahwa kerja bersama mulai memperlihatkan hasil, meskipun masih diperlukan upaya yang konsisten.
Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dirilis Kominfo Provinsi NTB mencatat prevalensi stunting Lombok Timur sebesar 22,4 persen pada 2025. Sementara itu, data Dinas Kesehatan pada Agustus 2026 menunjukkan angka 18,4 persen atau berkurang empat poin persentase.
Kemajuan lainnya terlihat dari Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, yang masuk dalam tiga besar nominasi desa berkinerja baik tingkat nasional Regional II tahun 2026. Penilaian yang diselenggarakan Kementerian Desa tersebut turut memperhatikan pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
Edwin juga menyoroti kontribusi berbagai lembaga dalam mendukung intervensi di tingkat masyarakat. Salah satunya Baznas Lombok Timur, yang disebut mengalokasikan dana sekitar Rp16 miliar hingga Rp18 miliar per tahun untuk membantu keluarga rawan stunting di tiga desa.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut belum berarti persoalan stunting selesai. Pemkab Lombok Timur masih membutuhkan dukungan yang lebih besar, termasuk untuk memperkuat keterkaitan antara upaya perbaikan gizi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penanganan keluarga rentan secara terpadu.
Ia turut meminta perhatian lebih dari pemerintah provinsi dan pusat. Dengan jumlah penduduk terbesar di NTB serta sekitar 15.800 kepala keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, Lombok Timur dinilai membutuhkan penguatan intervensi agar penanganan stunting dapat menjangkau lebih banyak keluarga.
“Harapannya Pemerintah Provinsi dan Pusat betul-betul memberikan perhatian terhadap Lombok Timur,” ujar Edwin.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga/BKKBN, Yuni Hastutiningsih, mengapresiasi kinerja Lombok Timur dalam pelaksanaan program GENTING. Ia menyampaikan bahwa daerah tersebut berhasil meraih peringkat pertama Regional II pada Pekan GENTING Tahun 2026.
Menurut Yuni, capaian itu didukung keterlibatan aktif organisasi perangkat daerah dan para pelaksana program. Proses identifikasi serta verifikasi keluarga sasaran yang dilakukan pemerintah daerah bersama jajaran terkait dinilai berjalan baik melalui aplikasi Sistem Informasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (SIGENTING).
Ia berharap hasil tersebut dapat dipertahankan melalui koordinasi yang semakin terstruktur, terutama dalam menghimpun dan menyalurkan bantuan dari para mitra. Karena itu, Yuni mendorong pembentukan Tim Pengendali GENTING (TPG) hingga tingkat kecamatan dan desa.
Dengan adanya tim di setiap tingkatan, pemerintah diharapkan lebih mudah mengoordinasikan calon orang tua asuh, mengidentifikasi kebutuhan keluarga, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Pemerintah desa juga dinilai memiliki posisi strategis karena paling dekat dengan warga yang menjadi sasaran intervensi.
“Jadi nanti Pak Lurah, Pak Kades itu punya tim pengendali genting desa sebagai ujung tombaknya,” jelas Yuni.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Muksin, turut menyampaikan perkembangan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan GENTING. Ia mengatakan, kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Bappeda, dan pihak terkait lainnya telah berjalan dengan baik.
Muksin menyebut penurunan angka stunting dalam periode 2025–2026 mencapai empat poin persentase berdasarkan data e-PPGBM. Ia berharap perkembangan tersebut menjadi landasan untuk memperkuat program, bukan alasan untuk mengurangi intensitas pendampingan terhadap keluarga sasaran.
Menurutnya, keberhasilan penanganan stunting bergantung pada kontribusi bersama seluruh pemangku kepentingan. Dengan kemitraan yang semakin kuat, Lombok Timur diharapkan mampu meningkatkan kualitas intervensi dan mempercepat perbaikan kondisi gizi masyarakat.
Sarasehan ini dihadiri perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi NTB, mitra orang tua asuh, calon orang tua asuh dari unsur pentahelix, perwakilan BUMN dan BUMD, akademisi, pengusaha, penyuluh keluarga berencana, Tim Pendamping Keluarga, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Melalui GENTING, pemerintah daerah berupaya memperluas dukungan di luar pembiayaan pemerintah dengan mengajak berbagai pihak mengambil peran nyata. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat bantuan bagi keluarga berisiko stunting lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pencegahan sejak dini di Lombok Timur.(red)
