mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR – Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi persoalan ketersediaan lahan. Dari 254 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program tersebut, sebanyak 127 gerai hingga kini belum dibangun.
Persoalan itu menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam rapat koordinasi penyiapan lahan pembangunan KDKMP bersama Kodim 1615 Lombok Timur di Aula Kodim 1615, Senin (7/9/2026).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta pemerintah desa dan kelurahan bergerak lebih cepat mencari solusi terhadap kendala lahan. Ia menilai pembangunan KDKMP merupakan kesempatan besar karena fasilitas tersebut dibangun melalui dukungan pemerintah dan nantinya menjadi aset yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Menurut Haerul, tidak semestinya persoalan lokasi membuat pembangunan berhenti. Pemerintah desa diminta menjalin komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk memastikan tersedianya lahan yang memenuhi ketentuan sekaligus memiliki lokasi yang strategis.
“Yang belum memiliki lahan harus segera mencari jalan keluar. Ini tanggung jawab bersama agar seluruh desa dan kelurahan bisa mendapatkan fasilitas KDKMP,” kata Haerul.
Saat ini, sebanyak 101 gerai KDKMP tercatat masih dalam proses pengerjaan. Sementara 26 gerai telah menyelesaikan pembangunan. Adapun 127 titik lainnya belum memulai pembangunan, sehingga jumlah tersebut mencapai sekitar 50 persen dari total sasaran di Lombok Timur.
Kondisi lahan menjadi salah satu faktor utama. Sejumlah lokasi yang tersedia dinilai tidak memenuhi persyaratan, terutama karena letaknya kurang strategis dan tidak mendukung aktivitas gerai.
Pemkab Lombok Timur kemudian menawarkan beberapa alternatif pemanfaatan aset untuk mempercepat pembangunan. Lahan pecatu menjadi salah satu pilihan, termasuk melalui skema tukar guling apabila lokasi yang tersedia tidak sesuai. Selain itu, desa dapat memanfaatkan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur maupun mengupayakan penggunaan lahan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Haerul berharap pemerintah desa tidak sekadar menunggu, tetapi aktif mencari opsi yang memungkinkan pembangunan segera dilaksanakan.
“Kalau lokasinya kurang strategis, jangan dibiarkan menjadi hambatan. Cari alternatif, komunikasikan dengan masyarakat dan selesaikan bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Kodim 1615 Lombok Timur memaparkan perkembangan fisik pembangunan tahap kedua. Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah mengatakan keterlambatan pada sejumlah titik bukan berarti proyek tersebut mangkrak. Sebagian lokasi memang belum masuk tahap pelaksanaan karena persoalan teknis dan lahan.
Dari progres yang ada, 26 titik telah selesai 100 persen. Sebanyak 15 titik lainnya berada pada rentang progres 91 hingga 99 persen, sedangkan 20 titik mencapai 81–90 persen. Sementara itu, terdapat 68 titik yang progres pembangunannya masih berada pada angka 71 persen ke bawah.
Selain pembangunan gedung, KDKMP juga akan dilengkapi sejumlah sarana operasional. Fasilitas tersebut antara lain truk, kendaraan pikap, kendaraan roda tiga, pendingin ruangan, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasi pendukung, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, dan kipas angin.
Hadiyansyah menjelaskan, kelengkapan tersebut tidak seluruhnya dikirim secara bersamaan karena distribusinya dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat.
“Untuk sarana dan prasarana, distribusinya dilakukan bertahap. Tidak semuanya datang sekaligus,” jelasnya.
Kodim juga mencatat sejumlah persoalan yang sempat muncul di lapangan, di antaranya klaim kepemilikan lahan oleh ahli waris dan penolakan masyarakat terhadap penggunaan lokasi tertentu. Namun, kedua persoalan tersebut telah melalui proses mediasi dan dinyatakan selesai.
Pemkab Lombok Timur bersama Kodim 1615 kemudian mengajak seluruh kepala desa dan lurah memanfaatkan forum koordinasi tersebut untuk memetakan persoalan masing-masing wilayah sekaligus menentukan solusi yang dapat segera diterapkan.
Pemerintah daerah menargetkan hambatan penyediaan lahan dapat segera terurai sehingga pembangunan KDKMP tidak berjalan timpang antara desa yang telah memiliki gerai dan wilayah yang masih menunggu pembangunan.(red)
