mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Rinjani Selong, Ahad (21/6/2026), dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik.
Pencanangan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat dukungan lintas sektor dalam menyukseskan pendataan ekonomi yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan arahan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, agar seluruh jajaran pemerintah daerah, perangkat desa, lembaga terkait, hingga masyarakat ikut mendukung jalannya Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Sekda, data yang dihasilkan dari sensus tersebut memiliki nilai penting bagi pemerintah. Hasil pendataan akan menjadi dasar dalam membaca kondisi ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Ia menegaskan, kebijakan yang baik harus berangkat dari data yang akurat. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya.
Sekda juga mengingatkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan merupakan program bantuan sosial. Oleh sebab itu, petugas diminta mampu menjelaskan tujuan pendataan secara sederhana dan mudah dipahami agar tidak terjadi salah persepsi di tengah masyarakat.
Kepada para petugas lapangan, Sekda berpesan agar menjalankan tugas dengan sabar, ramah, dan komunikatif. Pendekatan yang baik dinilai penting agar masyarakat merasa nyaman saat diwawancarai dan bersedia memberikan jawaban secara jujur.
Selain itu, ia meminta petugas menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat Lombok Timur yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Terlebih saat ini sejumlah warga sedang disibukkan dengan aktivitas musim tembakau, sehingga tidak selalu berada di rumah pada saat petugas datang melakukan pendataan.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, petugas diminta lebih fleksibel dalam mengatur waktu kunjungan. Apabila warga tidak ditemukan di rumah, petugas diharapkan dapat menjadwalkan ulang atau mendatangi lokasi warga beraktivitas, seperti sawah maupun ladang.
Sekda juga mengajak media massa ikut mengambil peran dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap pemberitaan yang masif dapat membantu masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026 bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan seluruh pihak yang terlibat. Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan sensus ekonomi kelima di Indonesia.
Sri Endah menyebutkan, proses pendataan akan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah. Pelaksanaan pendataan dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 dengan melibatkan petugas yang turun langsung ke lapangan.
Dalam kegiatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur, Iqbal Rifai, turut memperkenalkan layanan keimigrasian yang kini sudah hadir di Selong. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Lombok Timur tidak perlu lagi pergi ke Mataram untuk mengurus paspor karena pelayanan tersebut sudah tersedia di daerah sendiri.
Iqbal menambahkan, Kantor Imigrasi Lombok Timur tidak hanya melayani pengurusan dokumen bagi warga negara Indonesia, tetapi juga memberikan layanan kepada warga negara asing yang berada di wilayah Lombok Timur. Ia turut menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar bersamaan dengan kegiatan Car Free Day tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyematan rompi secara simbolis kepada perwakilan petugas sensus.
Sebagai bentuk komitmen bersama, Sekda, Kepala BPS, dan Danramil turut menandatangani piagam dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelepasan balon ke udara oleh jajaran pemerintah daerah, BPS, Kantor Imigrasi, perwakilan OPD, serta para petugas sensus.(aws)
