mitrasatunews.com – TANGERANG — Rencana penyegelan tempat usaha CV Global Jaya di kawasan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, menimbulkan kekhawatiran di kalangan karyawan. Mereka meminta pemerintah daerah mencari penyelesaian yang sesuai aturan sekaligus mempertimbangkan dampak terhadap pekerja yang menggantungkan penghasilan dari perusahaan tersebut.
Seorang narasumber berinisial D menyampaikan aspirasi itu ketika ditemui di lokasi usaha pada Senin (12/10/2026). Ia mengatakan, ketidakpastian mengenai kelanjutan operasional perusahaan membuat para karyawan khawatir kehilangan sumber pendapatan yang selama ini menopang kebutuhan keluarga.
Para pekerja berharap Pemerintah Kota Tangerang memberikan ruang komunikasi kepada seluruh pihak sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurut mereka, persoalan yang berkaitan dengan administrasi maupun dugaan gangguan lingkungan perlu diperiksa secara menyeluruh agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar yang jelas.
D menegaskan bahwa karyawan tidak bermaksud menghalangi penegakan peraturan. Mereka berharap perusahaan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan menindaklanjuti kekurangan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kewajiban yang belum dipenuhi.
Bagi para pekerja, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kelangsungan sebuah perusahaan, melainkan juga nasib keluarga yang bergantung pada penghasilan bulanan mereka. Karena itu, mereka meminta agar pertimbangan sosial turut menjadi bagian dari proses penyelesaian, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum.
Persoalan Kompensasi Warga Turut Disampaikan
Dalam keterangannya, D juga menyinggung aktivitas sosial yang disebut telah dijalankan CV Global Jaya bagi masyarakat di sekitar tempat usaha. Kegiatan tersebut, menurut dia, mencakup pemberian kompensasi kepada warga dan pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
D mengungkapkan bahwa pada September 2026, perusahaan disebut menunjuk seseorang berinisial A untuk mengoordinasikan penyaluran kompensasi. Namun, ia mengklaim terdapat dugaan penyalahgunaan dana senilai Rp10 juta yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Informasi itu masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Penjelasan dari pihak yang disebutkan, manajemen perusahaan, serta pihak terkait lainnya diperlukan untuk mengetahui kronologi dan memastikan penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, dugaan yang disampaikan narasumber tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
D mengatakan, penyaluran kompensasi selanjutnya dilakukan melalui koordinator lain. Ia menyebut bantuan yang diberikan kepada warga saat ini berupa beras sebanyak 5 kilogram dan uang tunai Rp200 ribu setiap bulan.
Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan memiliki dokumentasi terkait kegiatan sosial tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan penjelasan apabila dibutuhkan. Meski demikian, rincian mengenai program dan pelaksanaannya masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
Pekerja Dorong Pemerintah Cari Jalan Keluar
Para karyawan meminta Pemerintah Kota Tangerang, DPRD, Satpol PP, serta instansi berwenang untuk memfasilitasi pertemuan yang melibatkan perusahaan, perwakilan pekerja, dan unsur masyarakat. Mereka menilai komunikasi terbuka dapat membantu memperjelas persoalan sekaligus mencegah munculnya informasi yang tidak utuh.
Menurut para pekerja, pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dan transparan, sedangkan setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berharap penyelesaian tidak hanya memberikan kepastian mengenai kewajiban perusahaan, tetapi juga memperjelas langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi dampak terhadap karyawan.
Di sisi lain, kegiatan sosial dan penyerapan tenaga kerja tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menaati peraturan perizinan serta ketentuan lingkungan. Seluruh aspek tersebut tetap perlu ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan dan aturan yang berlaku.
Sebagai bagian dari upaya menyampaikan aspirasi, para karyawan juga berencana mengajukan persoalan ini kepada Kementerian Dalam Negeri. Mereka berharap pemerintah pusat memberi perhatian terhadap kemungkinan dampak ekonomi dan sosial apabila kegiatan usaha benar-benar dihentikan.
Para pekerja menginginkan penyelesaian yang memberikan kepastian bagi semua pihak. Mereka berharap persoalan CV Global Jaya dapat ditangani melalui proses yang adil, dengan tetap menempatkan penegakan aturan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai hal yang perlu diperhatikan bersama.(red)
