mitrasatunews.com – Lombok Timur – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur mulai mengoptimalkan potensi zakat dari sektor kesehatan dengan menyasar jasa pelayanan (jaspel) yang diterima tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui dana kapitasi serta klaim BPJS Kesehatan.
Langkah tersebut diawali melalui pertemuan bersama para kepala puskesmas, pengelola klinik, dan manajemen rumah sakit pemerintah maupun swasta yang digelar di Aula Baznas Lombok Timur, Jumat (26/6/2026). Kegiatan itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengumpulan zakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh upaya peningkatan penghimpunan zakat yang dilakukan Baznas. Menurutnya, pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi instrumen penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ia mengungkapkan, nilai dana kapitasi dan klaim BPJS yang mengalir ke fasilitas kesehatan di Lombok Timur setiap tahun mencapai sekitar Rp426 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian dialokasikan sebagai jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan menjadi potensi zakat yang cukup besar.
“Yang menjadi objek zakat bukan keseluruhan dana BPJS, melainkan pendapatan yang diterima secara pribadi oleh tenaga kesehatan dalam bentuk jasa pelayanan,” jelasnya.
Juaini mencontohkan, apabila seorang tenaga medis memperoleh pendapatan jaspel sebesar Rp10 juta, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen atau sekitar Rp250 ribu.
Pada tahap awal, program ini difokuskan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di sektor kesehatan, baik pegawai negeri sipil maupun PPPK. Pemerintah daerah juga meminta setiap fasilitas kesehatan untuk melakukan sosialisasi lanjutan kepada para pegawainya melalui mekanisme pernyataan kesediaan menjadi muzaki.
Ia menegaskan, pegawai non-Muslim tidak dibebankan kewajiban zakat. Namun, Baznas tetap membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi melalui sumbangan sosial atau infak secara sukarela.
“Kontribusi dari non-Muslim sifatnya murni sukarela dan akan dikelola secara terpisah untuk kegiatan kemanusiaan dan kepentingan umum,” katanya.
Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, menjelaskan bahwa program pengumpulan zakat dari jasa pelayanan BPJS sebenarnya pernah berjalan sebelumnya, namun sempat terhenti karena sejumlah dinamika yang terjadi.
Menurutnya, sebelum kembali diaktifkan, Baznas terlebih dahulu melakukan kajian dari berbagai aspek, mulai dari regulasi, administrasi hingga ketentuan syariah.
“Kami memastikan kebijakan ini memiliki landasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan dewan syariah dan berbagai pihak terkait agar pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip hukum dan agama.
Dengan potensi zakat yang cukup besar dari sektor kesehatan, Baznas Lombok Timur berharap penghimpunan dana umat dapat meningkat sehingga semakin banyak program sosial, bantuan kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat yang dapat direalisasikan di Kabupaten Lombok Timur.(aws)
