mitrasatunews.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur untuk tahun 2024 mengalami lonjakan yang signifikan, dengan angka capaian mencapai 80,47% dibandingkan 58,94% pada tahun sebelumnya. PAD yang tercatat pada 2024 mencapai Rp. 487,740 miliar, sedangkan pada 2023 hanya sebesar Rp. 386,034 miliar.
Keberhasilan ini tak lepas dari berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, termasuk evaluasi triwulanan, pembenahan pengelolaan data pajak daerah, serta optimalisasi sumber daya manusia (SDM). Salah satu terobosan yang turut berkontribusi adalah percepatan proses transaksi elektronik untuk berbagai keperluan belanja dan pendapatan daerah. Hingga 31 Desember 2024, sekitar 74,18% transaksi pajak daerah sudah dilakukan secara digital, sementara 19,46% dilakukan semi-digital, dan hanya 6,36% yang masih berbasis tunai.
Selain itu, Lombok Timur mendapatkan penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai wilayah terbaik ketiga dalam implementasi digitalisasi daerah di kawasan Nusatenggara dan Papua (Nusampua).
Penghargaan tersebut disampaikan oleh Pj. Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taufik, dalam acara Evaluasi Kinerja (Evkin) Triwulan I pada Selasa (14/01) di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta. Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati juga melaporkan peluncuran Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH) sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan dalam pelaporan serta pembayaran pajak, yang diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membayar tepat waktu dan memperkuat sektor pajak daerah sebagai pilar pembangunan dan pelayanan publik.
Selain pencapaian di sektor pajak, Pemda Lombok Timur juga fokus pada perbaikan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hingga 2024, hanya tersisa satu BUMD yang perlu perhatian lebih, yaitu PT. Energi Selaparang. Rencana evaluasi mendalam akan dilakukan terkait pengelolaan hutang piutang macet dan upaya untuk mengembangkan usaha yang lebih produktif. Pemda juga akan memantau pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2025.
Di bidang pelayanan air bersih, Kabupaten Lombok Timur berhasil menambah 3.865 sambungan rumah (SR) yang melayani sekitar 77,3% penduduk di Kecamatan Jerowaru. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, seperti petani tembakau.
Pj. Bupati berharap Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dapat menjadi fasilitator yang baik bagi UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Pemerintah daerah juga secara rutin melakukan evaluasi dan pemantauan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas, serta menambah empat jenis layanan dengan standar operasional prosedur (SOP) terintegrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP).
Dalam acara tersebut, 15 narasumber dari Kemendagri memberikan penilaian positif terhadap capaian Pemda Lombok Timur. Meski demikian, mereka menyarankan agar pemerintah daerah terus meningkatkan beberapa sektor, seperti pengelolaan BUMD, penanganan stunting, serta pengendalian inflasi.
Pj. Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taufik, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim yang solid, termasuk OPD dan masyarakat Lombok Timur. “Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerja kerasnya dalam mencapai keberhasilan ini,” tuturnya.
Hadir mendampingi Pj. Bupati dalam acara tersebut, antara lain Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Hambali, Asisten III Bidang Administrasi Umum dr. Hj. Syofiati Jamila, Kepala Bappeda M. Zaidar Rahman, dan sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.
(win)
