mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari agenda nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang melibatkan seluruh kepala desa dan lurah se-Lombok Timur, Kamis (22/1/2025), bertempat di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan apresiasi atas tingginya kehadiran para kepala desa dan lurah. Menurutnya, antusiasme tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah desa dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung KDKMP.
Sekda menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kedisiplinan pelaksana di lapangan. Ia menyebut kepatuhan, komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, serta tata kelola birokrasi yang jelas sebagai faktor utama dalam memastikan program berjalan sesuai target.
Meski demikian, Sekda tidak menampik masih adanya hambatan, khususnya terkait kesiapan lahan. Sejumlah desa dilaporkan menghadapi kendala serius, bahkan terdapat belasan desa yang belum memiliki potensi lahan sama sekali untuk pembangunan gerai KDKMP. Kondisi ini, menurutnya, perlu ditangani secara sistematis dan terkoordinasi.
Sebagai langkah konkret, Sekda meminta agar desa memaksimalkan aset dan lahan yang dimiliki terlebih dahulu sebelum mengusulkan penggunaan lahan milik kabupaten maupun provinsi. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Pemkab Lombok Timur membentuk desk khusus yang akan menangani dan memetakan seluruh kendala lahan secara detail.
Sementara itu, berdasarkan paparan Kodim 1615 Lombok Timur, permasalahan lahan yang muncul cukup beragam. Mulai dari luas lahan yang tidak sesuai ketentuan, lokasi yang dinilai kurang strategis, lahan berada di wilayah desa lain, hingga persoalan perizinan, tukar guling, penimbunan, serta keberadaan bangunan di atas lahan yang direncanakan.
Komandan Kodim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf. Eky Anderson, mengingatkan pentingnya validasi data di tingkat desa. Ia meminta para kepala desa memastikan kondisi riil lahan sebelum masuk ke tahap pembahasan teknis di desk yang telah disiapkan. Setelah proses tersebut, peninjauan langsung ke lapangan akan dilakukan untuk memastikan kelayakan lokasi.
Dalam Rakor tersebut, Pemkab Lombok Timur membentuk tiga desk penanganan lahan yang masing-masing dikoordinatori oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Bidang Aset BPKAD Lombok Timur. Melalui mekanisme ini, diharapkan seluruh kendala dapat diurai dan pembangunan KDKMP di Lombok Timur dapat segera terealisasi secara merata dan berkelanjutan.(aws)
