mitrasatunews.com – JAKARTA – Keberlanjutan status ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Untuk memastikan arah kebijakan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik. Selain membicarakan masa depan PPPK Paruh Waktu, agenda konsultasi juga mencakup penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari pembenahan tata kelola birokrasi di daerah.
Dalam pembahasannya, Haerul mengungkapkan bahwa terdapat 10.852 tenaga PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur. Jumlah tersebut mencakup berbagai formasi, mulai dari guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, anggota Satpol PP, tenaga administrasi, hingga pegawai teknis lainnya.
Menurutnya, seluruh tenaga tersebut telah terakomodasi dalam basis data kepegawaian dan mengantongi nomor induk PPPK. Kepastian status pendataan ini menjadi salah satu aspek penting yang disampaikan kepada pemerintah pusat, sekaligus untuk memperoleh gambaran mengenai langkah administratif yang harus dipersiapkan daerah dalam menghadapi kebijakan penataan ASN.
Pihak Kementerian PANRB menyambut positif langkah koordinasi yang dilakukan Pemkab Lombok Timur. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kebijakan penataan pegawai.
Dalam kesempatan itu, Erwan didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat masih terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk bersama Kementerian Dalam Negeri serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk merumuskan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Penataan tenaga ASN ini diarahkan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang memiliki kepastian status, memberikan perlakuan yang adil, serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Pemerintah juga menargetkan perubahan tersebut mampu mendorong birokrasi yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Arah kebijakan itu sejalan dengan siaran pers pemerintah tertanggal 9 November 2026 mengenai penataan PPPK Paruh Waktu, guru non-ASN, tenaga kesehatan, serta rekrutmen CPNS tahun 2026. Dalam keputusan yang dibahas bersama DPR, pemerintah menetapkan lima agenda strategis terkait penataan tenaga aparatur.
Salah satu poin pentingnya adalah rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu dari berbagai bidang profesi menjadi PPPK Penuh Waktu. Selain itu, PPPK Penuh Waktu nantinya memperoleh kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027.
Peluang khusus juga diberikan kepada guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga batas pendataan Desember 2024. Mereka mendapatkan perpanjangan serta kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 sesuai mekanisme khusus. Ketentuan serupa turut mencakup tenaga kesehatan dan tenaga medis.
Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan bahwa rekrutmen CPNS tetap dilaksanakan pada tahun 2026. Sementara itu, proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dijadwalkan mulai berjalan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dilakukan serentak. Setiap instansi harus menyesuaikan tahapan pengangkatan dengan kesiapan aturan, kelengkapan data, serta ketersediaan anggaran. Selama proses penataan belum selesai, seluruh PPPK Paruh Waktu tetap diwajibkan menjalankan tugas seperti biasa.
Perubahan kelembagaan juga menjadi bagian dari skema yang tengah disiapkan pemerintah. Tenaga guru direncanakan masuk ke dalam lingkungan PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama. Sementara tenaga kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan.
Adapun petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP direncanakan dialihkan menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Rencana pengalihan lintas instansi tersebut nantinya akan memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden yang saat ini masih dipersiapkan.
Bagi Lombok Timur, kebijakan ini menjadi perhatian penting mengingat jumlah PPPK Paruh Waktu yang mencapai lebih dari 10 ribu orang. Koordinasi dengan pemerintah pusat diharapkan dapat membantu daerah menyiapkan langkah penyesuaian sejak dini, sehingga perubahan sistem kepegawaian nantinya tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.(red)
