mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Agenda yang berlangsung pada Kamis (9/4/2026) ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Forum tahunan tersebut difokuskan pada upaya memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor unggulan. Pemerintah daerah menilai, strategi ini menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam sambutannya menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat harus terus diperkuat. Ia menyebutkan, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan dalam menyelaraskan program serta memanfaatkan peluang dari kebijakan nasional.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan perencanaan yang matang agar setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Beberapa program strategis nasional yang telah berjalan di daerah disebut sebagai contoh kolaborasi yang perlu terus diperluas.
Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga stabilitas capaian pembangunan yang telah diraih sebelumnya. Pengelolaan sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor potensial, diharapkan dapat dilakukan secara optimal guna mendukung pembiayaan pembangunan ke depan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman, memaparkan bahwa kondisi pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta membaiknya berbagai indikator pembangunan menjadi modal penting untuk melangkah ke tahap berikutnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kekuatan fiskal daerah terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih efektif.
Dari tingkat provinsi, perwakilan Bappeda NTB menekankan pentingnya keselarasan antara program kabupaten dan provinsi. Salah satu fokus utama adalah penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan dapat dirasakan hingga ke tingkat paling bawah.
Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, turut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data yang valid serta melalui proses yang transparan. Ia memastikan lembaga legislatif akan terus mengawal pelaksanaan program melalui evaluasi berkala.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan berbagai kesepakatan kerja sama antar perangkat daerah serta dukungan terhadap program perlindungan sosial ketenagakerjaan. Penyerahan santunan kepada ahli waris menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Melalui Musrenbang ini, Lombok Timur diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.(aws)
