mitrasatunews.com – Lombok Barat – Perbincangan mengenai dugaan ketidaksetaraan akses peliputan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencuat setelah sejumlah jurnalis mengaku tidak lagi mendapatkan undangan dalam agenda resmi pemerintah daerah.
Situasi ini semakin ramai diperbincangkan usai beredarnya unggahan media sosial yang menyatakan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap insan pers. Unggahan tersebut menyebut pemerintah telah memfasilitasi komunikasi melalui kegiatan rutin bertajuk “Jumat Wartawan”.
Menanggapi hal itu, Ketua Media Independen Online NTB (MIO NTB), Feryal MP, menyampaikan bahwa inti persoalan bukan pada ada atau tidaknya forum silaturahmi informal, melainkan pada keterbukaan akses dalam kegiatan resmi pemerintahan.
Ia menegaskan, akses terhadap informasi publik merupakan hak yang melekat pada kerja jurnalistik. Karena itu, setiap media yang menjalankan tugas sesuai kaidah profesional berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam meliput kegiatan pemerintah.
“Kalau memang semua media diperlakukan setara, seharusnya tidak ada keluhan yang muncul. Yang dibutuhkan sekarang adalah klarifikasi terbuka agar tidak berkembang menjadi asumsi liar,” ujarnya.
Feryal juga mengingatkan bahwa transparansi adalah fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh memilah media berdasarkan kedekatan atau preferensi tertentu.
Ia mendorong agar dilakukan dialog terbuka antara pemerintah daerah dan organisasi wartawan guna mencari solusi bersama. Bahkan, ia mengusulkan agar daftar distribusi undangan kegiatan resmi dapat dibuka untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda.
Menurutnya, polemik ini bukan semata-mata soal hubungan antara pejabat dan wartawan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh dan objektif.
“Pers dan pemerintah memiliki peran masing-masing. Yang satu menjalankan roda pemerintahan, yang lain mengawasi dan menyampaikan informasi kepada publik. Keduanya harus berjalan seimbang,” tegasnya.
Di tengah dinamika tersebut, publik kini menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meredam polemik sekaligus memastikan keterbukaan informasi berjalan tanpa sekat.(aws)
