mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai melakukan langkah besar dalam pembenahan data masyarakat miskin sebagai bagian dari percepatan transformasi digital penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah tersebut ditempuh setelah evaluasi awal menunjukkan proses aktivasi sistem digital masih berjalan lambat.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati, Kamis (23/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak serentak memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Sebagai bentuk percepatan, pemerintah daerah akan mengerahkan sekitar 300 relawan dari berbagai unsur kepemudaan untuk membantu proses pendataan dan verifikasi langsung kepada warga. Tidak hanya itu, seluruh pejabat eselon II dan III bersama koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dilibatkan dalam penyusunan strategi dan pelaksanaan pembaruan data secara menyeluruh.
Menurut Haerul Warisin, capaian awal digitalisasi yang masih rendah merupakan tantangan yang harus segera diatasi. Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk serta tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur, sehingga proses validasi membutuhkan kerja yang lebih intensif.
Meski demikian, ia optimistis percepatan dapat dilakukan apabila seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bergerak bersama. Bupati menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada data penerima bantuan yang tidak valid karena berpotensi menyebabkan bantuan salah sasaran.
Ia menekankan bahwa pembaruan data ini menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial di daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah diharapkan mampu memastikan setiap program bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah juga akan membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengawal proses pendataan hingga validasi selesai. Satgas itu nantinya akan bekerja bersama OPD terkait, relawan, dan para pendamping sosial dalam menyisir data penerima bantuan di seluruh wilayah Lombok Timur.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Ahmad Bashori, menyampaikan bahwa Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang dipilih sebagai daerah percontohan pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial pada 2026.
BPKP saat ini terus melakukan pemantauan terhadap implementasi program yang dijalankan Kementerian Sosial tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah masuk dalam proses aktivasi masih berada di kisaran 7.000 penerima. Sementara itu, tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai sekitar tujuh persen, sehingga perlu percepatan agar proses sinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat berjalan optimal.
Selain persoalan rendahnya capaian aktivasi, BPKP juga mencatat sejumlah tantangan lain, di antaranya belum meratanya kualitas jaringan internet di beberapa wilayah, perlunya penguatan regulasi daerah, serta strategi komunikasi yang lebih efektif kepada masyarakat selama proses implementasi berlangsung.
Melalui sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), para relawan, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap proses digitalisasi bantuan sosial dapat dipercepat. Pembaruan data yang lebih akurat diyakini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan penyaluran bansos yang transparan, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan efektivitas perlindungan sosial bagi masyarakat.(red)
