mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelantikan 21 pejabat manajerial yang digelar di Pendopo Bupati Lombok Timur, Senin (19/10/2026). Dalam agenda tersebut, Bupati H. Haerul Warisin menyoroti pentingnya integritas aparatur, kedisiplinan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya. Pejabat yang dilantik meliputi dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 19 Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat itu berlandaskan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 800.1.3.3/473/KPSDM/2026 dan Nomor 800.1.3.3/474/KPSDM/2026, yang ditetapkan pada 19 Oktober 2026.
Dalam arahannya, Haerul Warisin meminta pejabat yang baru menerima amanah agar tidak menjadikan pelantikan sebatas agenda seremonial. Ia menekankan bahwa sumpah jabatan harus tercermin dalam perilaku, keputusan, serta pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menurutnya, seorang pejabat tidak cukup hanya mampu menjalankan kewenangan administratif. Pemimpin juga harus menjaga etika, menunjukkan keteladanan, dan memastikan seluruh pekerjaan berlangsung sesuai aturan serta tanggung jawab yang diemban.
Bupati turut meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) membiasakan pelaksanaan apel sebelum aktivitas kerja dimulai. Selain sebagai sarana koordinasi, kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan arahan dan membangun komunikasi antara pimpinan dengan staf.
Ia menilai, kepemimpinan yang baik terlihat dari kemampuan menciptakan suasana kerja yang kondusif, membangun kedisiplinan, dan membagi tanggung jawab secara proporsional. Dengan demikian, setiap pegawai dapat memahami tugas pokok dan fungsinya tanpa terjadi tumpang tindih pekerjaan.
Pelayanan masyarakat menjadi perhatian utama
Haerul Warisin kembali mengingatkan seluruh jajaran birokrasi bahwa jabatan merupakan amanah yang harus digunakan untuk mendukung kepentingan masyarakat. Ia meminta para pejabat menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas, tanpa terpengaruh oleh tinggi rendahnya posisi yang diemban.
Pesan tersebut, menurutnya, perlu diterapkan dalam praktik kerja setiap hari. Pimpinan di masing-masing instansi diharapkan tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga menjadi contoh bagi bawahannya dalam menjalankan tugas secara profesional.
Selain pembinaan aparatur, pemerintah daerah juga merencanakan rehabilitasi seluruh rumah dinas camat. Setelah diperbaiki, bangunan tersebut direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sekaligus menunjang kegiatan pemungutan pajak.
Rencana pemanfaatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset daerah agar memiliki fungsi yang lebih produktif dalam mendukung pelayanan pemerintahan.
Kegiatan pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur dan para pimpinan OPD. Melalui penguatan kepemimpinan, pembinaan pegawai, serta optimalisasi fasilitas pemerintah, Pemkab Lombok Timur berharap koordinasi birokrasi dan kualitas layanan kepada masyarakat semakin meningkat.(red)
