mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR — Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja kembali mendapat pengakuan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lombok Timur sukses mempertahankan Juara 1 kategori Pemerintah Daerah pada Jamsostek Award NTB 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Mataram, Rabu (26/8/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Dalam pemeringkatan tahun ini, Lombok Utara menempati posisi kedua, sementara Kabupaten Sumbawa berada di peringkat ketiga.
Prestasi itu tidak terlepas dari cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terus diperluas oleh pemerintah daerah. Tercatat sebanyak 30.108 pekerja di Lombok Timur telah memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Kelompok penerima manfaat tersebut mencakup pekerja dengan tingkat kerentanan ekonomi, pekerja mandiri, hingga tenaga non-ASN. Perluasan kepesertaan tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pekerjaan sehari-hari.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengapresiasi capaian yang kembali diraih Lombok Timur. Ia menilai perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan rasa aman sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Menurutnya, karakteristik Lombok Timur sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB membuat kebutuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi semakin besar. Karena itu, capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari kerja bersama berbagai pihak.
Penghargaan tersebut juga diharapkan tidak membuat pemerintah daerah berhenti pada capaian yang telah diperoleh. Sebaliknya, prestasi itu dapat menjadi pemacu untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan tenaga kerja.
Wagub turut menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap pekerja yang berada dalam kondisi rentan. Salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena harus menjalankan tanggung jawab ekonomi sekaligus mengurus rumah tangga.
Di tengah kemampuan fiskal daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, pemerintah tetap dituntut menyusun skala prioritas. Namun, manfaat perlindungan jaminan sosial dinilai memiliki dampak besar ketika risiko kerja menimpa peserta, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan.
Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong agar capaian perlindungan tenaga kerja terus ditingkatkan sehingga NTB mampu mengejar daerah lain dalam hal cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dinilai menjadi faktor penting dalam memperluas kepesertaan. Sinergi tersebut diharapkan mampu membawa manfaat program hingga kepada masyarakat pekerja yang selama ini belum tersentuh perlindungan jaminan sosial.
Acara penghargaan di Mataram tersebut dihadiri Sekretaris Daerah se-NTB, jajaran kepala OPD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pimpinan dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi Lombok Timur, keberhasilan mempertahankan posisi teratas bukan sekadar capaian seremonial. Penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperluas jangkauan perlindungan pekerja sekaligus memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh jaminan sosial dalam menjalankan aktivitas ekonominya.(red)
