mitrasatunews.com – Lombok Timur — Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mempercepat penurunan angka stunting kembali mendapat perhatian melalui kunjungan Tim Monitoring Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting, Rabu (24/6/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur.
Tim yang hadir terdiri dari unsur Bank Dunia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Poltekkes Mataram. Kegiatan ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi program pendampingan percepatan penurunan serta pencegahan stunting di daerah.
Lombok Timur termasuk dalam lima kabupaten/kota di Indonesia yang dipilih dalam program tersebut. Empat daerah lainnya yakni Bandung Barat, Lebak, Mamuju, dan Landak. Kesempatan ini dimanfaatkan Pemkab Lombok Timur untuk memperkuat arah kebijakan, mengevaluasi program berjalan, serta menyusun langkah yang lebih tepat sasaran.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), menyampaikan bahwa agenda monitoring dan evaluasi tersebut memiliki arti penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya sebagai penilaian, tetapi juga ruang untuk memperbaiki pola intervensi agar lebih efektif.
Ia menjelaskan, salah satu kendala yang masih dihadapi dalam penanganan stunting adalah belum terpadunya data dari berbagai sektor. Kondisi itu membuat intervensi perlu terus diperkuat melalui tata kelola yang lebih baik, terutama dalam pembiayaan, konvergensi program di desa, serta pemetaan sumber daya manusia.
Berdasarkan pembacaan data kasus pada 2024, 2025, hingga 2026, ditemukan pola yang hampir sama. Risiko stunting cenderung meningkat setelah anak memasuki usia enam bulan, kemudian mulai menurun secara bertahap setelah anak berusia sekitar dua tahun enam bulan.
Untuk merespons kondisi tersebut, Pemkab Lombok Timur telah menjalankan sejumlah terobosan. Salah satunya melalui gerakan Juber Genting atau Jumat Berkah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Program ini dilaksanakan secara rutin setiap Jumat di kantor-kantor desa.
“Untuk mengintervensi realitas tersebut, Pemda Lombok Timur telah meluncurkan berbagai langkah inovatif, salah satunya gerakan Juber Genting atau Jumat Berkah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang rutin dilaksanakan di kantor-kantor desa setiap hari Jumat,” ujar Wakil Bupati.
Selain melalui program langsung di desa, Pemkab Lombok Timur juga memperluas edukasi kepada masyarakat. Para penyuluh agama dilibatkan untuk menyampaikan pesan tentang pencegahan stunting dan bahaya perkawinan usia anak melalui kegiatan keagamaan.
Kampanye pencegahan juga menyasar ruang publik yang lebih luas dengan menggandeng pembuat konten, pegiat seni rupa, dan komunitas musik. Mereka diajak ikut menyuarakan gerakan “Stop Perkawinan Anak dan Cegah Stunting” agar pesan tersebut lebih mudah diterima masyarakat, terutama generasi muda.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati juga menaruh perhatian pada peran operator data. Ia berharap ke depan para operator dapat memiliki legalitas melalui Surat Keputusan Bupati, sehingga tugas mereka dalam mendukung pendataan dan pelaksanaan program memiliki dasar hukum yang lebih jelas.
Sementara itu, perwakilan Kemendagri, Iin Afriana, menegaskan bahwa penurunan stunting saat ini telah menjadi salah satu prioritas strategis nasional. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mampu menerjemahkan agenda tersebut ke dalam kebijakan yang nyata dan berdampak langsung di masyarakat.
Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan dengan pemetaan yang lebih detail. Jika sebelumnya wilayah sasaran masih terlihat luas, maka ke depan intervensi perlu diarahkan pada titik-titik yang benar-benar menjadi lokus utama berdasarkan data.
Pendekatan berbasis data tersebut didukung melalui pemanfaatan aplikasi digital yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi. Dengan sistem tersebut, desa atau kelurahan yang membutuhkan intervensi dapat teridentifikasi secara lebih akurat.
Melalui langkah ini, program penurunan stunting diharapkan berjalan lebih fokus, efisien, dan tepat sasaran. Kegiatan monitoring tersebut turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.(aws)
