mitrasatunews.com – Lombok Timur — Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membenahi persoalan persampahan mendapat peluang besar melalui program Local Service Delivery Project (LSDP). Lombok Timur menempati posisi teratas dalam proses penilaian dan menjadi salah satu dari 30 daerah yang diproyeksikan menerima dukungan program tersebut.
LSDP merupakan program nasional yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dengan dukungan pendanaan Bank Dunia. Program ini dirancang untuk memperkuat sistem pelayanan persampahan sekaligus membangun tata kelola yang lebih efektif di tingkat daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, peluang tersebut dinilai sebagai momentum penting untuk mempercepat penataan sektor persampahan. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyatakan pemerintah daerah memiliki tekad kuat menjadikan kebersihan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Haerul mengatakan pemerintah daerah akan berupaya memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam program tersebut. Menurutnya, persoalan kebersihan tidak cukup diselesaikan hanya dengan penanganan sampah di tempat pembuangan akhir, tetapi membutuhkan perubahan sistem dan kebiasaan masyarakat.
Ia juga melihat sampah dari perspektif yang lebih luas. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat dikembangkan menjadi sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Konsep tersebut sejalan dengan arah LSDP yang mendorong penerapan ekonomi sirkular. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dibuang, tetapi diupayakan agar dapat dipilah, diolah, dimanfaatkan kembali, hingga menghasilkan nilai tambah.
Untuk memastikan kesiapan daerah, tim LSDP melakukan verifikasi lapangan di Lombok Timur, Kamis (27/8/2026). Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar pemeriksaan administratif.
Tim juga ingin melihat secara langsung kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan berbagai komponen program. Apabila masih terdapat kekurangan, tim akan memberikan catatan sebagai bahan penyempurnaan sebelum pelaksanaan.
Aspek perubahan perilaku masyarakat menjadi perhatian tersendiri. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri, Paudah, menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada perubahan kebiasaan sejak dari sumbernya.
Karena itu, sekolah akan menjadi salah satu lingkungan yang didorong untuk memulai perubahan tersebut. Edukasi kepada anak-anak diharapkan tidak berhenti di lingkungan sekolah, melainkan ikut diterapkan di rumah dan kemudian menyebar ke masyarakat.
Dari sisi Bappenas, Koordinator Tim Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, Septaliana Dewi Prananingtyas, menyebut proses verifikasi juga berkaitan dengan penentuan kesiapan daerah dalam menerima dukungan hibah.
Ia menjelaskan, LSDP memiliki karakter berbeda karena tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana persampahan. Program tersebut diarahkan untuk melakukan reformasi pengelolaan sampah secara utuh, mulai dari tahap awal hingga pengolahan di bagian hilir.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Selama pelaksanaan program, daerah juga akan memperoleh asistensi dari tingkat regional hingga lokal.
Verifikasi lapangan turut melibatkan sejumlah unsur pemerintah dan masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, Bappeda, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerhati lingkungan, serta masyarakat yang berada di sekitar TPA Ijo Balit.
Bagi Lombok Timur, masuknya daerah ini dalam jajaran penerima potensial LSDP menjadi kesempatan untuk memperkuat pembenahan persampahan secara menyeluruh. Pemerintah daerah kini dituntut memastikan seluruh persyaratan terpenuhi agar peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi program nyata.(aws)
