mitrasatunews.com – Lahat — Ketidakharmonisan antara jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lahat mencuat ke publik setelah pernyataan tegas disampaikan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Ucapan tersebut menjadi perhatian luas setelah rekamannya tersebar di media sosial.
Peristiwa itu bermula dari kegiatan pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Lahat pada Selasa (21/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bursah mengungkapkan kekecewaannya terhadap Sekretaris DPRD (Sekwan) yang dinilai tidak mampu menjaga komunikasi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, situasi memanas dipicu oleh tertundanya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Agenda yang seharusnya berlangsung di DPRD itu batal terlaksana sesuai jadwal, sehingga menimbulkan polemik di internal pemerintahan.
Bursah menilai, persoalan tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga. Ia menyebut bahwa dirinya bersama Wakil Bupati, Widia Ningsih, telah memberikan pemberitahuan terkait ketidakhadiran mereka karena adanya agenda penting di Jakarta.
Ia menegaskan, semestinya penjadwalan ulang dapat dilakukan tanpa menimbulkan kesan disharmoni. Bahkan, dalam pernyataannya, Bursah secara tegas menyarankan agar Sekwan mundur dari jabatannya karena dianggap memperkeruh situasi.
Meski demikian, Bursah tetap menekankan pentingnya kritik sebagai bagian dari evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyatakan tidak keberatan dengan masukan publik selama hal tersebut bertujuan untuk perbaikan.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Sekwan maupun pimpinan DPRD Lahat terkait polemik tersebut. Kondisi ini menimbulkan perhatian publik terkait stabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.(red)
