mitrasatunews.com – Lombok Timur – Polemik keterlambatan penghasilan tetap (siltap) aparatur desa di Lombok Timur menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan pembayaran hak perangkat desa segera direalisasikan dalam waktu dekat setelah digelarnya pertemuan resmi bersama para kepala desa, Senin (02/02/2026).
Kepastian itu mengemuka dalam audiensi antara jajaran Pemkab dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) di gedung DPRD Lombok Timur. Dialog tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi para kepala desa yang sebelumnya menyoroti keterlambatan pencairan siltap.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H.M. Juani Taofik, menyatakan pemerintah daerah telah merampungkan proses administrasi yang diperlukan. Ia menyebut koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dilakukan agar pencairan bisa segera diproses.
Menurutnya, dana siltap akan dikirim langsung ke rekening desa tanpa pengurangan nilai. Bahkan, pembayaran direncanakan mencakup dua bulan sekaligus agar beban perangkat desa dapat segera teratasi.
Tak hanya soal pencairan, pemerintah daerah juga membuka ruang penyesuaian regulasi bagi perangkat desa yang memasuki masa akhir jabatan. Skema tersebut dirancang agar hak keuangan tetap diterima secara proporsional.
Ketua FKKD Lombok Timur, Khaerul Ihsan, menilai hasil pertemuan membawa angin segar bagi ribuan perangkat desa. Ia menyebut kepastian pembayaran penuh menjadi jawaban atas kekhawatiran yang berkembang beberapa waktu terakhir.
Selain isu siltap, pertemuan juga menyinggung pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) mendatang. Pemerintah dan perwakilan desa sepakat mencari dukungan anggaran melalui pos belanja tidak terduga demi menjamin tahapan Pilkades tetap berjalan.
Hasil kesepakatan tersebut berdampak pada situasi di lapangan. Rencana aksi yang sempat diwacanakan para kepala desa diputuskan untuk dibatalkan setelah adanya jaminan resmi dari pemerintah daerah.
Dengan tercapainya kesepahaman ini, hubungan antara pemerintah kabupaten dan desa diharapkan semakin solid, sekaligus memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan tanpa hambatan finansial.(aws)
