mitrasatunews.com – Lombok Timur — Kabar mengenai dugaan perundungan yang dialami seorang murid sekolah dasar di Kabupaten Lombok Timur memicu reaksi cepat dari kalangan legislatif daerah. DPRD Lombok Timur menilai isu kekerasan di lingkungan sekolah harus ditangani secara serius agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan bagi anak, Kamis (05/02/2026).
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhamad Yusri, menyampaikan bahwa dunia pendidikan semestinya memberi rasa aman bagi peserta didik. Ia menilai setiap indikasi kekerasan di sekolah perlu ditelusuri secara objektif dan terbuka.
Menurutnya, informasi yang beredar saat ini masih belum seragam. Ada keterangan yang menyebut insiden terjadi akibat kecelakaan, namun ada pula yang mengarah pada tindakan teman sebaya. Karena itu, DPRD memandang penting dilakukan penelusuran fakta secara menyeluruh.
Untuk memastikan kejelasan peristiwa, Komisi II DPRD Lombok Timur telah merancang langkah pendalaman kasus. Sejumlah instansi akan dilibatkan, termasuk DP3AKB dan Lembaga Perlindungan Anak, terutama untuk memberikan dukungan psikologis kepada anak yang terdampak.
Selain fokus pada kondisi korban, DPRD juga menyoroti peran sekolah dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Guru dinilai tidak hanya berperan dalam proses belajar mengajar, tetapi juga dalam memastikan kondisi sosial siswa tetap sehat.
Anggota Komisi II DPRD Lombok Timur, Dr. Ust. Djamaluddin, turut menegaskan bahwa perundungan pada usia anak dapat meninggalkan bekas jangka panjang. Ia menyebut penanganan harus dilakukan secara bijak karena pihak-pihak yang terlibat masih di bawah umur.
Pendekatan yang diutamakan, lanjutnya, adalah pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata sanksi. Skema keadilan restoratif dinilai relevan agar semua pihak mendapatkan solusi yang mendidik.
Dalam waktu dekat, DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan pihak sekolah, UPTD, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Forum tersebut akan menjadi ruang klarifikasi sekaligus evaluasi langkah pencegahan di sekolah.
Upaya pengawasan seperti pengaktifan guru piket mendapat apresiasi, namun DPRD menilai langkah itu perlu dibarengi penguatan pendidikan karakter di sekolah dan keluarga. Kolaborasi orang tua dan guru dianggap sebagai kunci menekan kasus serupa di masa mendatang.(aws)
