mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Komisi I DPRD dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur menyepakati jadwal baru pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak. Kesepakatan itu diambil setelah dilakukan pembahasan bersama melalui rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi I DPRD Lombok Timur, Jumat (19/6/2026).
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya anggota Komisi I DPRD Lombok Timur, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bakesbangpoldagri, BPKAD, Bagian Hukum Setda, serta pengurus FKKD Lombok Timur.
Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat, yakni terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkades Serentak setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Menurut Sekda, Pemda Lombok Timur juga telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Dari hasil konsultasi itu, daerah diminta mulai menyiapkan tahapan Pilkades dengan tetap memperhitungkan kesiapan teknis, regulasi, waktu, serta kemampuan daerah.
Juaini Taofik menyebut, pembahasan bersama DPRD dan FKKD dilakukan agar jadwal Pilkades dapat diputuskan secara jelas dan diterima semua pihak. Ia menegaskan, Bupati Lombok Timur pada prinsipnya mendorong agar pelaksanaan Pilkades dapat dilakukan lebih cepat sepanjang tetap sesuai ketentuan.
“Hearing ini menjadi ruang untuk mencari kesepahaman. Arahan Bupati, jika bisa dipercepat tentu itu lebih baik,” ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan tahapan Pilkades dimulai pada 3 Agustus 2026 dengan hari pemungutan suara pada 3 Februari 2027. Jadwal tersebut disusun setelah melalui kajian terhadap seluruh proses, mulai dari persiapan regulasi, tahapan administrasi, hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
Sekda juga memastikan bahwa anggaran Pilkades Serentak telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Karena itu, ia menepis kekhawatiran terkait potensi terganggunya kondisi keuangan daerah akibat pelaksanaan Pilkades.
“Dari sisi anggaran sudah dipersiapkan. Pelaksanaan Pilkades ini tidak akan menyebabkan defisit,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua FKKD Lombok Timur Khairul Ihsan menyampaikan bahwa para kepala desa sejak awal berharap Pilkades Serentak dapat dilaksanakan paling lambat pada Desember 2026. Harapan itu muncul karena banyak pihak, khususnya bakal calon kepala desa, membutuhkan kepastian waktu untuk mempersiapkan diri.
Ia menilai ketidakpastian jadwal dapat menimbulkan beban tersendiri bagi para calon. Selain tekanan psikologis, masa tunggu yang terlalu panjang juga berpotensi meningkatkan biaya persiapan dan sosialisasi.
“Kami tetap berharap Pilkades bisa digelar tahun 2026. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan pemerintah daerah, yang paling penting adalah adanya kepastian jadwal,” ujar Khairul.
Setelah melewati pembahasan panjang, forum akhirnya menyetujui percepatan jadwal dari rencana awal Pemda. Tahapan persiapan yang sebelumnya dijadwalkan mulai 3 Agustus 2026 dimajukan menjadi 27 Juli 2026. Sementara pemungutan suara yang semula direncanakan pada 3 Februari 2027 dipercepat menjadi 27 Januari 2027.
Kesepakatan percepatan itu diambil dengan sejumlah pertimbangan, mulai dari menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, mempercepat hadirnya kepala desa definitif, hingga mengurangi beban biaya politik bagi para calon.
Dengan adanya kepastian jadwal tersebut, seluruh pihak berharap penyelenggaraan Pilkades Serentak di Lombok Timur dapat berlangsung tertib, aman, dan sesuai regulasi. Hasil Pilkades nantinya juga diharapkan mampu melahirkan kepala desa definitif yang dapat memperkuat pelayanan publik serta mendorong percepatan pembangunan di desa.(aws)
