MitraSatuNews.com, Jakarta – Hak kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pasien BPJS Kesehatan, terutama dari kalangan tidak mampu, masih menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Mulai dari penolakan pasien gawat darurat, diskriminasi dalam pelayanan, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap fasilitas kesehatan yang melanggar aturan.
Sesuai dengan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien gawat darurat tanpa menunda akibat alasan administrasi atau keuangan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pasien yang ditolak atau dipersulit dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini pun dinilai lemah dan tebang pilih. Berdasarkan Pasal 438 UU No. 17 Tahun 2023, pimpinan fasilitas kesehatan yang menolak pasien gawat darurat dapat dipidana hingga 2 tahun penjara atau didenda Rp 200 juta. Jika pelanggaran tersebut menyebabkan kecacatan atau kematian, hukuman bisa mencapai 10 tahun penjara atau denda Rp 2 miliar. Sayangnya, hingga kini sanksi ini masih jarang diterapkan secara tegas.
Lemahnya Pengawasan dan Diskriminasi Pasien BPJS
Ketimpangan layanan kesehatan antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan masih menjadi masalah serius. Banyak pasien BPJS yang mengeluhkan antrean panjang, fasilitas yang kurang memadai, serta perlakuan diskriminatif dibandingkan pasien umum yang membayar tunai. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan secara setara.
Sejumlah pakar kesehatan menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah, BPJS Kesehatan, dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) terhadap fasilitas kesehatan. Ketidaktegasan dalam menerapkan sanksi membuat banyak rumah sakit dan klinik lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan pasien.
“Jika pemerintah tidak segera bertindak, maka masalah ini akan semakin parah. Hak kesehatan bukanlah sedekah, melainkan keadilan yang harus ditegakkan,” ujar seorang pakar kebijakan kesehatan.
Program Makan Bergizi Gratis: Harapan atau Tantangan Baru?
Di tengah permasalahan layanan kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp 101 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mencegah kekurangan nutrisi yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.
Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, distribusi pangan, hingga potensi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, efektivitas program ini dalam menekan angka stunting juga dipertanyakan, mengingat persoalan gizi buruk tidak hanya bergantung pada pemberian makanan gratis, tetapi juga edukasi gizi bagi ibu hamil dan keluarga.
Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem Kesehatan dan Program MBG
Untuk memastikan pelayanan kesehatan dan program makan bergizi gratis berjalan efektif, diperlukan langkah-langkah konkret, antara lain:
- Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap fasilitas kesehatan yang melanggar aturan, dengan sanksi minimal yang jelas tanpa celah negosiasi.
- Peningkatan pengawasan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit dan klinik agar pelayanan diberikan secara adil tanpa diskriminasi.
- Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien BPJS agar mereka lebih berani melaporkan pelanggaran yang terjadi.
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis secara berkala, agar distribusi dan efektivitasnya benar-benar tepat sasaran dan tidak membebani APBN tanpa hasil yang signifikan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama pasien BPJS, dapat lebih terjamin dan program MBG benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.
Hak kesehatan adalah hak dasar, bukan layanan eksklusif bagi yang mampu. Saatnya pemerintah bertindak tegas untuk memastikan semua warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem kesehatan.
