mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR – Penguatan kerja sama antarpesantren menjadi salah satu langkah yang didorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan sekaligus memperluas pemberdayaan ekonomi pesantren. Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam menghubungkan potensi yang dimiliki ratusan pesantren di daerah tersebut.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan hal itu seusai pengukuhan dan pelantikan pengurus FKSPP Lombok Timur periode 2026–2031 di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (22/10/2026).
Menurut Edwin, Lombok Timur yang memiliki 289 pondok pesantren membutuhkan ruang koordinasi yang mampu mempertemukan berbagai pengalaman dan keunggulan lembaga pendidikan Islam. Melalui forum tersebut, pesantren diharapkan dapat saling belajar, sehingga keberhasilan yang telah dicapai suatu lembaga bisa dikembangkan di pesantren lainnya.
Ia juga meminta FKSPP tidak hanya berfungsi sebagai organisasi koordinasi, tetapi turut menjadi jembatan bagi pesantren untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Peluang kerja sama tersebut dinilai penting, terutama dalam mendukung program pemberdayaan yang dapat memperkuat kemampuan pesantren membiayai kegiatan secara mandiri.
Edwin mencontohkan keterlibatan sejumlah pesantren dalam program bersama Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian inflasi melalui pengembangan komoditas yang rentan mengalami gejolak harga. Model kerja sama tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi pesantren lain untuk mengembangkan kegiatan produktif sesuai dengan potensi masing-masing.
Selain aspek ekonomi dan pendidikan, pemerintah daerah turut menaruh perhatian pada persoalan keamanan di lingkungan pesantren. Edwin meminta FKSPP mendorong penyusunan pedoman etik maupun aturan yang dapat menjadi landasan pencegahan kekerasan fisik dan seksual terhadap santri.
Ia mengingatkan bahwa kasus yang terjadi di sejumlah pesantren harus menjadi perhatian bersama. Perlindungan terhadap santri perlu diperkuat melalui langkah pencegahan yang jelas, pengawasan yang memadai, serta komitmen seluruh pengelola pesantren untuk menjaga lingkungan pendidikan tetap aman.
FKSPP juga didorong mempelajari ketentuan perundang-undangan yang dapat membuka akses dukungan program dan pendanaan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Dengan dukungan tersebut, pengembangan pesantren di Lombok Timur diharapkan berlangsung lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua FKSPP Lombok Timur, TGH. Muhammad Fikri, menilai forum tersebut menjadi sarana penting untuk memperkuat hubungan antara pesantren dan pemerintah daerah. Menurutnya, komunikasi serta koordinasi yang terbangun melalui FKSPP dapat membantu pesantren memperoleh pembinaan dan dukungan bagi pengembangan kelembagaan.
Fikri mengajak seluruh pengurus dan anggota memanfaatkan forum tersebut untuk meningkatkan mutu pesantren sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pesantren di Lombok Timur terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam berbagai program pembinaan dan pengembangan.
Ke depan, FKSPP diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan pesantren yang semakin maju, mandiri, serta memiliki daya saing hingga tingkat internasional. Visi mewujudkan pesantren yang smart dan mendunia menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai melalui kolaborasi tersebut.
Pelantikan pengurus FKSPP periode 2026–2031 itu juga dirangkaikan dengan penyampaian materi mengenai arah masa depan pondok pesantren dan pengembangannya, terutama dalam bidang pendidikan Salafiyah.(red)
