mitrasatunews.com – MATARAM — Seorang warga Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu kejelasan atas kondisi kesehatan yang dialaminya sejak 2022. Empat tahun setelah menerima vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster pertama, ia masih harus menjalani kehidupan dengan psoriasis, sementara pertanyaan mengenai kemungkinan keterkaitan kondisi tersebut dengan vaksinasi belum memperoleh jawaban yang dianggap tuntas.
Riwayat vaksinasi warga tersebut dimulai pada 21 Juli 2021 ketika menerima dosis pertama di RSUD Provinsi NTB. Hampir sebulan kemudian, tepatnya 18 Agustus 2021, dosis kedua diberikan di fasilitas kesehatan yang sama.
Program vaksinasi kembali diikutinya pada 28 April 2022. Kali ini, vaksinasi dosis ketiga dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.
Tidak lama setelah vaksinasi terakhir itu, sekitar dua pekan kemudian, muncul perubahan pada kondisi kulit yang selanjutnya mengarah pada diagnosis psoriasis. Sejak saat itu, persoalan kesehatan tersebut berkembang menjadi perjalanan panjang yang hingga kini belum berakhir.
Selama menjalani kondisi tersebut, berbagai upaya medis telah ditempuh. Pengobatan dilakukan di sejumlah tempat, bahkan perjalanan mencari penanganan membawanya dari Lombok ke Jakarta. Meski telah menjalani berbagai proses pengobatan, psoriasis disebut masih menjadi persoalan kesehatan yang harus dihadapi sampai sekarang.
Bagi warga tersebut, persoalannya bukan sekadar penyakit yang muncul dan bertahan dalam jangka panjang. Ada pula kebutuhan untuk memahami secara jelas bagaimana kondisi itu bermula dan apakah kronologi kemunculannya setelah vaksinasi perlu mendapatkan pemeriksaan melalui mekanisme resmi.
Ia menegaskan tidak ingin menyimpulkan sendiri bahwa vaksin Covid-19 merupakan penyebab psoriasis yang dialaminya. Menurutnya, kemunculan gejala setelah vaksinasi tidak cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat.
Namun, justru karena hubungan tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan waktu kejadian, ia mempertanyakan apakah kronologi dan kondisi medis yang dialaminya dapat diperiksa secara objektif oleh lembaga berwenang.
Pertanyaan itu berkaitan dengan sistem pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI yang memang digunakan untuk menilai berbagai kejadian kesehatan setelah pemberian vaksin. Dalam proses tersebut, kejadian yang muncul setelah imunisasi tidak secara otomatis dinyatakan sebagai efek vaksin. Ada sejumlah faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan apakah sebuah kasus memiliki hubungan kausal dengan vaksinasi atau merupakan kejadian lain yang terjadi secara bersamaan.
Karena itu, ia berharap pengalaman yang dialaminya tidak berhenti sebagai catatan pribadi tanpa pernah melalui proses evaluasi yang jelas.
Ia juga menilai masyarakat membutuhkan akses informasi yang lebih terbuka mengenai mekanisme pelaporan dan pemeriksaan bagi warga yang mengalami masalah kesehatan dalam jangka panjang setelah vaksinasi. Terlebih, kasus yang dihadapi bukan keluhan sesaat, melainkan kondisi yang menurutnya terus berdampak terhadap kehidupan sehari-hari selama bertahun-tahun.
Menurutnya, yang dibutuhkan bukan keputusan yang dibuat berdasarkan asumsi. Pemeriksaan medis dan kajian ilmiah tetap menjadi dasar utama untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu penyakit dengan vaksinasi.
Ia pun tidak meminta pemerintah langsung menyatakan bahwa vaksin menjadi penyebab kondisi yang dialaminya. Namun apabila setelah dilakukan pemeriksaan hubungan tersebut tidak terbukti, ia berharap ada penjelasan yang dapat memberikan kepastian. Begitu pula apabila ditemukan indikasi yang membutuhkan penelitian atau penanganan lebih lanjut.
Kondisi psoriasis sendiri dapat berlangsung dalam jangka panjang dan mengalami kekambuhan. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan perubahan pada kulit, tetapi juga dapat memengaruhi kenyamanan, aktivitas, biaya pengobatan, serta kondisi psikologis penderitanya.
Situasi tersebut membuat penantian selama empat tahun terasa tidak singkat. Di tengah proses pengobatan yang terus berjalan, warga tersebut masih membawa pertanyaan mengenai bagaimana kasusnya harus ditempatkan dalam sistem pengawasan pasca-imunisasi.
Ia menilai pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat yang mengikuti program kesehatan tetap mendapatkan akses terhadap informasi dan mekanisme penanganan ketika menghadapi persoalan kesehatan setelahnya.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan tidak cukup dibangun melalui pelaksanaan program. Kepercayaan juga bergantung pada bagaimana pemerintah merespons warga yang kemudian menyampaikan keluhan dan membutuhkan pemeriksaan.
Atas dasar itu, ia berharap pihak yang berwenang dalam pengawasan KIPI dapat menjelaskan apakah kasus seperti yang dialaminya dapat dilaporkan dan dinilai secara resmi. Ia juga mempertanyakan prosedur yang harus ditempuh apabila seorang warga mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan dan ingin mengetahui kemungkinan kaitannya dengan vaksinasi.
Baginya, proses tersebut penting bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan untuk memperoleh kepastian berdasarkan data dan bukti medis.
Empat tahun telah berlalu sejak 28 April 2022, tanggal ketika ia menerima vaksinasi booster pertama. Psoriasis yang muncul setelahnya masih menjadi bagian dari kehidupannya hingga 2026.
Kini, ia berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai pengalaman pribadi. Ia meminta adanya ruang pemeriksaan yang transparan agar dirinya maupun masyarakat lain yang mengalami situasi serupa mengetahui ke mana harus melapor, bagaimana kasus dinilai, dan seperti apa bentuk tindak lanjut yang dapat diberikan.
Di tengah perdebatan mengenai dampak vaksinasi, ia memilih untuk tidak membuat kesimpulan sendiri. Yang diharapkannya sederhana, yakni adanya pemeriksaan yang dapat memberikan jawaban berdasarkan ilmu kedokteran, bukan sekadar dugaan.
Bagi dirinya, kepastian tersebut menjadi penting setelah empat tahun menjalani pengobatan sekaligus menghadapi pertanyaan yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab.(red)
