mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan dua kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sepanjang 2026 berhasil ditangani sebelum api berkembang lebih luas.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan, kejadian pertama berlangsung pada Mei lalu, sedangkan kebakaran berikutnya terjadi pada awal Agustus. Penanganan melibatkan pemerintah daerah, petugas TNGR, kepolisian, TNI, serta masyarakat sekitar.
Kesiapsiagaan lintas sektor tersebut disampaikan Haerul saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin (10/8/2026).
Dalam forum yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago itu, Haerul menekankan pentingnya menjaga kawasan Rinjani dari ancaman kebakaran.
Menurutnya, Rinjani memiliki posisi penting bukan hanya bagi sektor pariwisata Lombok Timur, tetapi juga bagi citra pariwisata Indonesia. Tingginya perhatian wisatawan terhadap kawasan tersebut membuat setiap gangguan di TNGR berpotensi menjadi perhatian lebih luas.
“Alhamdulillah kebakaran sudah berhasil kami kendalikan. Tetapi Rinjani merupakan destinasi yang dikenal sampai mancanegara, sehingga persoalan seperti ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Haerul.
Di balik keberhasilan penanganan tersebut, Pemkab Lombok Timur masih menghadapi persoalan keterbatasan fasilitas pemadaman. Haerul menyebut daerah saat ini hanya memiliki dua kendaraan yang digunakan untuk mendukung operasi penanganan kebakaran.
Kondisi itu diperparah dengan belum optimalnya ketersediaan sejumlah perlengkapan lapangan, mulai dari selang, nozzle hingga perlengkapan keselamatan bagi personel.
Karena itu, Pemkab Lombok Timur meminta pemerintah pusat memberikan dukungan tambahan berupa kendaraan, peralatan pemadaman, maupun alat pelindung diri. Tambahan fasilitas dinilai diperlukan agar petugas tidak hanya mampu merespons kebakaran, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat.
Menko Polkam merespons permintaan tersebut dengan meminta Pemkab Lombok Timur menyampaikan kebutuhan secara resmi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain memberikan apresiasi terhadap respons cepat pemerintah daerah dan unsur terkait, Djamari mengingatkan seluruh daerah agar mengubah pola penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah muncul kondisi darurat.
Upaya pencegahan harus dilakukan sejak munculnya indikasi awal kebakaran. Deteksi dini, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, hingga koordinasi antarinstansi harus menjadi bagian dari satu sistem operasi.
Ia juga meminta agar kepentingan sektoral tidak menjadi hambatan dalam penanganan karhutla. Seluruh unsur harus menyatukan kekuatan mulai dari pencegahan, pemantauan, pemadaman hingga proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Salah satu langkah pencegahan yang kembali ditekankan adalah penerapan pembukaan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran. Cara tersebut diharapkan dapat menekan potensi munculnya titik api, khususnya selama musim kemarau.
Kewaspadaan juga diminta tidak hanya difokuskan pada kawasan hutan. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah, terlebih periode Agustus-September diperkirakan menjadi bagian dari puncak musim kemarau.
Secara nasional, luas kawasan yang terdampak karhutla pada Januari hingga Juli 2026 tercatat mencapai sekitar 199.873 hektare. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan pencegahan dan kesiapan menghadapi kebakaran perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk di kawasan strategis seperti TNGR.(aws)
