mitrasatunuews.com – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki keinginan mengikuti kontestasi politik tetap diberikan ruang. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyebut pemerintah daerah tidak akan menghalangi selama seluruh proses pencalonan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku, Senin (10/8/2026).
Haerul mengatakan setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya. Karena itu, pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang membatasi ASN maupun pejabat daerah yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.
Meski demikian, kebebasan tersebut tetap harus berjalan dalam koridor aturan kepegawaian. ASN yang hendak maju dalam kontestasi politik wajib memenuhi persyaratan administrasi dan memperoleh izin sesuai mekanisme yang telah ditentukan.
“Kalau memang ada pejabat atau ASN yang mau mencalonkan, pasti kita izinkan. Tetapi tentu ada persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi,” ujar Haerul Warisin.
Menurutnya, status kepegawaian ASN yang mengikuti kontestasi juga memiliki ketentuan tersendiri. Ia menyebut seorang ASN tidak serta-merta harus meninggalkan institusinya hanya karena mengikuti proses pencalonan. Apabila tidak memenangkan kontestasi, yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugasnya di instansi asal.
“Kalau tidak terpilih, kembali ke institusinya,” katanya.
Di luar persoalan politik, Haerul memastikan pembangunan fisik di Lombok Timur tetap berjalan. Infrastruktur jalan menjadi salah satu sektor yang terus mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Menurut Haerul, kondisi jalan yang baik akan memberikan dampak terhadap pergerakan masyarakat maupun distribusi barang. Karena itu, pembangunan dan perbaikan ruas jalan tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah.
“Jalan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pemkab Lombok Timur juga masih memiliki kewajiban keuangan yang harus diselesaikan. Meski demikian, Haerul memastikan pembayaran utang daerah tidak akan membuat agenda pembangunan berhenti. Pemerintah telah menghitung kemampuan anggaran agar kewajiban tersebut tetap dapat dipenuhi bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan.
Untuk pembangunan jalan pada periode mendatang, pemerintah daerah bahkan menyiapkan rencana anggaran sekitar Rp150 miliar. Besaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur sesuai kondisi dan kemampuan fiskal daerah.
Haerul juga memastikan tidak ada penambahan program PTC pada tahun berikutnya. Pemerintah akan mempertahankan pola program yang telah berjalan sebelumnya tanpa menambah program baru.
Perhatian terhadap infrastruktur turut ditunjukkan Haerul saat menemukan kerusakan jalan di Desa Lendek Baru ketika dalam perjalanan menuju Labuhan Haji. Kondisi jalan yang dilihat secara langsung membuatnya meminta jajaran terkait segera mengambil tindakan.
Ia meminta kerusakan tersebut ditangani paling lambat dalam waktu lima hari. Haerul menilai persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan menutup lubang jalan karena kerusakan berkaitan dengan aliran air atau saluran yang jebol.
Instruksi perbaikan tersebut, kata dia, diberikan berdasarkan kondisi yang ditemukan langsung di lapangan. Artinya, penanganan tidak harus selalu menunggu usulan yang sebelumnya tercantum dalam Musrenbang kecamatan.
Selain infrastruktur, Lombok Timur juga tengah membuka peluang investasi baru. Salah satu rencana yang sedang dikomunikasikan adalah pembangunan pusat perbelanjaan atau mall yang melibatkan pemilik lahan dan calon investor asal Jakarta.
Menurut Haerul, pihak investor masih melakukan pengkajian terhadap potensi pasar sebelum menentukan keputusan akhir. Jumlah penduduk Lombok Timur yang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 juta jiwa menjadi salah satu faktor yang dinilai dapat mendukung keberadaan pusat perdagangan berskala besar.
Pemerintah daerah berharap pusat perbelanjaan tersebut nantinya tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli. Konsep yang dibicarakan diarahkan menjadi kawasan yang memiliki berbagai fasilitas pendukung, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus menarik wisatawan.
Sejumlah fasilitas yang diharapkan hadir antara lain hotel, bioskop, ruang pertemuan dan area kuliner. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai dapat membuat kawasan lebih hidup sekaligus memberikan pilihan baru bagi masyarakat dan wisatawan.
“Harus ada hotelnya, bioskop, ruang pertemuan dan banyak kuliner supaya wisatawan juga bisa makan di sana,” kata Haerul.
Rencana lokasi pembangunan disebut berada di sekitar kawasan PTCI. Haerul memastikan lahan yang menjadi pembahasan bukan milik pemerintah daerah, melainkan tanah pribadi yang sedang dikaitkan dengan rencana investasi tersebut.
Hingga kini, komunikasi antara pemilik lahan dan calon investor masih berjalan. Pihak investor juga masih melakukan pembahasan internal untuk memastikan kelayakan rencana pembangunan tersebut.
Haerul berharap proses tersebut segera menemukan kepastian. Jika terealisasi, investasi pusat perdagangan itu diharapkan mampu memberikan efek berantai bagi perekonomian Lombok Timur, mulai dari peningkatan aktivitas usaha hingga terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat.(aws)
