mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR – Direktur PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, menegaskan tidak akan menghindari tanggung jawab apabila lahan sumber mata air Ambung yang selama ini dimanfaatkan perusahaan terbukti bukan milik pemerintah daerah. Ia menyatakan siap menerima konsekuensi apabila tidak ditemukan bukti hukum yang sah atas kepemilikan lahan tersebut.
Sikap itu disampaikan Sopyan setelah muncul desakan dari puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (12/11/2026). Mahasiswa mempertanyakan legalitas penguasaan tanah di kawasan sumber mata air Ambung yang diduga berkaitan dengan sengketa lahan milik warga.
Menurut Sopyan, penggunaan mata air Ambung selama ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Sumber tersebut menjadi bagian dari pelayanan PDAM yang menjangkau sekitar 1.000 kepala keluarga di Lombok Timur.
Ia menilai keberadaan sumber mata air tersebut cukup strategis, terutama dalam menghadapi persoalan keterbatasan pasokan air yang masih dirasakan sebagian pelanggan. Belum optimalnya pemanfaatan sumber Ambung turut memengaruhi upaya perusahaan meningkatkan pelayanan distribusi air bersih.
Meski demikian, Sopyan memastikan kepentingan pelayanan masyarakat tidak menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan legalitas aset. Ia menyatakan PDAM terbuka terhadap hasil pemeriksaan mengenai status kepemilikan lahan tersebut.
“Kalau memang nanti terbukti tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa itu aset pemerintah daerah, tentu kami akan mengakui kesalahan tersebut dan siap menerima segala konsekuensinya,” tegas Sopyan.
Polemik tersebut mencuat setelah PMII Lombok Timur meminta pemerintah daerah memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar penguasaan lahan Ambung. Mahasiswa menilai status aset daerah yang disebut telah dikuasai sejak 1991 harus didukung bukti administrasi dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinator aksi, Ihwan Pajar, mengungkapkan pihaknya telah melakukan kajian selama beberapa pekan sebelum menyampaikan tuntutan tersebut. Dalam kajiannya, PMII turut menyinggung adanya putusan pengadilan dan proses mediasi pada era pemerintahan Sukiman-Azmy yang melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah keluarga almarhum Amaq Asmadi menyampaikan klaim kepemilikan sertifikat atas tanah yang dipermasalahkan. Karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul ketidakpastian hukum.
Ihwan menegaskan, penyelesaian persoalan Ambung tidak cukup hanya dengan menyatakan kawasan tersebut sebagai aset daerah. Pemerintah harus mampu menunjukkan dokumen kepemilikan yang menjadi landasan hukum atas penguasaan tanah tersebut.
Bagi PDAM, persoalan ini bukan hanya menyangkut keberlangsungan pemanfaatan sumber air, tetapi juga menyentuh aspek kepastian hukum dalam pengelolaan aset yang digunakan untuk pelayanan publik.
Dengan adanya desakan mahasiswa dan pernyataan terbuka dari Direktur PDAM, kejelasan status lahan Ambung kini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah. Pembuktian alas hak serta penelusuran riwayat kepemilikan diharapkan menjadi dasar penyelesaian, sehingga persoalan sengketa tidak terus berlarut dan kebutuhan air bersih masyarakat tetap mendapat perhatian.(red)
