mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memperkuat pembenahan data kependudukan dan perlindungan sosial di tengah masih ditemukannya ketidaksesuaian data desil masyarakat. Pemerintah daerah membuka ruang perbaikan melalui mekanisme sanggahan Perlinsos Digital agar data penerima manfaat semakin mendekati kondisi riil di lapangan.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyebut persoalan akurasi data tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan jumlah penduduk yang telah menembus 1,47 juta jiwa, proses pencatatan dan pemutakhiran data memiliki tantangan yang cukup besar.
Pernyataan itu disampaikan Juaini ketika membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2026 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur di Rupatama II Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (15/9/2026).
Menurut Juaini, perkembangan teknologi kini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan ketepatan pendataan. Pemerintah mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam proses pengolahan dan pembaruan data.
Ia mengatakan pembaruan data desil dalam jumlah besar tengah disiapkan. Kondisi tersebut diharapkan mampu memperbaiki pemetaan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
“Dengan jumlah penduduk yang besar, tentu potensi kekeliruan pendataan juga ada. Sekarang sudah ada dukungan AI sehingga proses pembaruan data diharapkan lebih akurat,” ujar Juaini.
Tak hanya fokus pada data perlindungan sosial, Pemkab Lombok Timur juga menjadikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu prioritas dalam transformasi pelayanan publik.
Juaini menilai IKD dapat memangkas berbagai tahapan administrasi yang selama ini membutuhkan dokumen fisik. Ketika penggunaan IKD semakin luas, masyarakat dinilai akan lebih mudah memperoleh layanan dari berbagai instansi.
Karena itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah dan lembaga mitra ikut mempercepat sosialisasi serta validasi IKD.
“Semakin banyak masyarakat yang sudah mengaktifkan IKD, pelayanan akan semakin sederhana dan cepat. Ini bukan hanya tugas Dukcapil, tetapi pekerjaan kita bersama,” katanya.
Di sisi lain, derasnya penggunaan media sosial di Lombok Timur juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur pelayanan. Setiap persoalan yang terjadi di lapangan dapat dengan cepat menjadi perhatian publik.
Juaini meminta petugas tidak menjadikan kritik masyarakat sebagai beban, melainkan sebagai bahan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, menyampaikan capaian validasi IKD terus menunjukkan perkembangan. Dari sekitar 1,6 persen pada Desember tahun lalu, persentasenya kini telah mencapai 12,22 persen.
Dengan capaian tersebut, lebih dari 120 ribu penduduk telah tervalidasi dalam sistem IKD. Dukcapil memastikan proses validasi masih terus dikebut untuk meningkatkan cakupan kepemilikan identitas digital di seluruh wilayah Lombok Timur.
Parihin menjelaskan peningkatan IKD juga akan mendukung akses masyarakat terhadap layanan berbasis digital, termasuk proses yang berkaitan dengan Perlinsos Digital. Integrasi data kependudukan diharapkan membuat proses verifikasi dan pendaftaran menjadi lebih mudah.
“Kami masih terus melakukan validasi terhadap masyarakat agar cakupan IKD semakin luas,” kata Parihin.
Kinerja Dukcapil Lombok Timur sendiri turut mencatat sejumlah capaian. Dalam pelayanan administrasi kependudukan, Lombok Timur berhasil masuk dalam jajaran 10 besar nasional untuk perekaman e-KTP.
Dukcapil Lombok Timur juga dipercaya mewakili daerah dalam agenda nasional terkait pembangunan zona integritas pada sektor pelayanan publik.
Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi momentum pemberian penghargaan kepada sejumlah desa dan rumah sakit yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan tahun 2026.
Penghargaan diberikan kepada RSIA Permata Hati serta Desa Batuyang, Montong Baan, Pohgading Timur, dan Beriri Jarak.
Melalui penguatan data, perluasan IKD, serta kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai lembaga pelayanan, Pemkab Lombok Timur berharap transformasi administrasi kependudukan dapat memberikan dampak langsung terhadap kecepatan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.(aws)
