mitrasatunews.com – Lombok Timur – Komitmen memperkuat tata kelola keuangan berbasis digital kembali ditegaskan Haerul Warisin saat memimpin High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja TP2DD Championship 2026 di Rupatama 1 Kantor Bupati, Senin (2/3/2026). Dalam forum tersebut, ia mengajak seluruh jajaran perangkat daerah menjaga capaian yang telah diraih pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, mempertahankan posisi terbaik membutuhkan kerja yang lebih keras dan konsisten. Karena itu, ia meminta seluruh OPD meningkatkan kualitas implementasi transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Didampingi Wakil Bupati H. Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekda H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati juga menyinggung pengalaman lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang sempat terjadi akibat kenaikan harga cabai. Ia menilai penguatan sistem keuangan digital dapat menjadi salah satu instrumen pendukung pengendalian dan transparansi pengelolaan daerah.
Tahun 2026 diposisikan sebagai tahap akselerasi setelah sebelumnya dilakukan konsolidasi sistem. Pemerintah daerah menargetkan optimalisasi kanal pembayaran digital masyarakat, integrasi sistem keuangan elektronik, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
Perluasan akses digital hingga ke wilayah desa menjadi perhatian khusus. Bupati meminta sinergi aktif dengan para kepala desa agar pemanfaatan pembayaran non tunai tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi penggunaan QRIS dan berbagai kanal pembayaran digital lainnya, disertai evaluasi rutin untuk memastikan implementasi berjalan efektif. Regulasi pendukung dan komitmen pimpinan OPD dinilai harus diperkuat agar seluruh layanan pembayaran daerah dapat bertransformasi sepenuhnya ke sistem elektronik.
Transaksi tunai, menurutnya, berpotensi membuka celah kebocoran. Oleh sebab itu, digitalisasi menyeluruh dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Lombok Timur mendorong percepatan realisasi kartu kredit pemerintah oleh Bank NTB Syariah pada triwulan kedua tahun ini sebagai proyek percontohan di tiga OPD. Selain itu, sekretariat TP2DD diharapkan semakin diperkuat dan sosialisasi diperluas melalui sejumlah titik keramaian seperti car free day, Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.
Pertemuan tersebut turut dihadiri para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lombok Timur, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Forum ini menjadi momentum penyelarasan strategi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menghadapi penilaian TP2DD 2026.(aws)
