mitrasatunews.com – LOMBOK TIMUR – Potensi besar sektor budidaya lobster di Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya mampu memberikan dampak ekonomi maksimal bagi masyarakat pesisir. Sejumlah keterbatasan di tingkat pembudidaya masih menjadi pekerjaan rumah, mulai dari fasilitas keramba hingga ketersediaan benih dan pakan.
Persoalan tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin ketika berdialog dengan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto dalam kunjungan kerja spesifik di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026).
Warisin mengatakan sebagian pembudidaya lobster di wilayahnya masih menggunakan keramba jaring apung (KJA) sederhana. Kondisi tersebut membuat masyarakat belum memiliki sarana yang memadai untuk meningkatkan skala maupun kualitas produksi.
Tidak hanya persoalan KJA, fasilitas penyimpanan pakan juga masih sangat terbatas. Menurut Warisin, freezer menjadi salah satu kebutuhan penting yang hingga kini belum banyak dimiliki pembudidaya.
Keterbatasan tersebut, kata dia, bukan persoalan baru. Kondisi serupa terus dirasakan masyarakat dari tahun ke tahun, sementara kebutuhan untuk mengembangkan usaha budidaya lobster semakin besar.
Masalah lain yang turut disoroti adalah pasokan Benih Bening Lobster (BBL). Ketersediaan benih yang belum mencukupi menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kegiatan pembesaran lobster.
Warisin berharap kehadiran Komisi IV DPR RI bersama pemerintah pusat dapat membuka jalan bagi penguatan sektor perikanan di Lombok Timur. Terlebih, masyarakat nelayan di kawasan pesisir masih menghadapi persoalan ekonomi dan membutuhkan dukungan agar usaha mereka dapat berkembang.
“Kami berharap kunjungan ini tidak berhenti pada mendengar aspirasi, tetapi bisa menghasilkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Titiek Soeharto menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPR RI menggali persoalan secara langsung dari pelaku usaha lobster. Informasi lapangan dinilai penting untuk menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.
Aspirasi dikumpulkan dari berbagai unsur, mulai dari nelayan penangkap BBL, pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah hingga pemangku kepentingan lainnya.
Titiek menyebut pengembangan industri lobster nasional masih menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Indonesia memiliki sumber daya BBL yang besar, tetapi kemampuan untuk membesarkan lobster hingga siap konsumsi masih belum optimal.
Situasi tersebut diperparah dengan praktik penyelundupan BBL yang masih menjadi persoalan. Perbedaan nilai jual benih di pasar luar negeri dengan pasar domestik menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas ilegal tersebut tetap terjadi.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai pemasok benih bagi industri lobster negara lain. Nilai ekonomi yang lebih besar harus diupayakan tetap berada di dalam negeri melalui penguatan sektor pembudidayaan.
Untuk mencapai target tersebut, pembangunan ekosistem budidaya dinilai harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat rantai usaha mulai dari penyediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, KJA, akses pembiayaan, kelembagaan pembudidaya hingga jaringan pemasaran.
Titiek juga mengakui bahwa mempercepat industri lobster bukan perkara sederhana. Tingkat kelangsungan hidup lobster, teknologi yang terbatas, kebutuhan infrastruktur, modal usaha, serta waktu pemeliharaan yang relatif panjang menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan.
Sementara itu, isu pembukaan kembali ekspor BBL turut menjadi bagian dari pembahasan. Komisi IV DPR RI akan mengkaji aspirasi tersebut dengan mempertimbangkan kuota, keberlanjutan populasi lobster, kepentingan nelayan serta kebutuhan memperkuat budidaya nasional.
Jika tata kelola dilakukan secara tepat, pemanfaatan BBL diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memberikan tambahan devisa bagi negara.
Dalam sesi dialog, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami. Kebutuhan modal, bantuan KJA, pasokan pakan dan ketidakstabilan harga lobster menjadi beberapa aspirasi yang mengemuka.
Titiek mengapresiasi masukan tersebut. Ia berharap penguatan industri perikanan dapat menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memperbesar nilai tambah komoditas laut.
Menurutnya, cita-cita swasembada pangan juga perlu diikuti dengan kemampuan menyediakan sumber protein dari sektor perikanan. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk menjadi salah satu produsen lobster budidaya terbesar di dunia.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Karantina Indonesia, Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food.(aws)
