mitrasatunews.com – Lombok Timur — Warga Lombok Timur kembali dihadapkan pada keterbatasan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kondisi ini terjadi di awal tahun 2026 dan berdampak langsung pada pembatasan layanan pencetakan identitas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.
Kepala Dukcapil Lombok Timur, Farihin, menyampaikan bahwa persoalan minimnya blangko bukanlah hal baru. Setiap pergantian tahun anggaran, daerah kerap menghadapi keterlambatan dan ketidakseimbangan distribusi dari pemerintah pusat.
“Jumlah yang kami terima tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Mau tidak mau, pelayanan harus dibatasi,” ujarnya saat ditemui, Selasa (27/1/2026).
Dalam situasi tersebut, Dukcapil Lombok Timur menerapkan seleksi ketat bagi pemohon KTP-el. Layanan difokuskan pada warga dengan kepentingan mendesak, seperti kebutuhan administrasi kesehatan, pendidikan lanjutan, hingga pendaftaran institusi negara.
Lonjakan permohonan KTP-el juga dipicu oleh tingginya aktivitas pembaruan data kependudukan. Perubahan elemen data membuat permintaan pencetakan ulang terus meningkat, sementara stok blangko tidak sebanding.
Sebagai alternatif, Dukcapil Lombok Timur mendorong masyarakat beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat diakses melalui ponsel pintar. Menurut Farihin, identitas digital menawarkan efisiensi dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dokumen fisik.
“Identitas digital lebih praktis dan tidak rawan hilang. Secara hukum, fungsinya sama,” katanya.
Namun demikian, penerapan IKD belum berjalan optimal. Sejumlah lembaga layanan publik, terutama sektor keuangan, masih enggan menerima identitas digital sebagai pengganti KTP fisik.
“Kami berharap pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tegas agar IKD diakui secara nasional,” imbuhnya.
Dukcapil Lombok Timur memperkirakan pasokan blangko KTP-el akan kembali stabil pada Februari 2026. Sambil menunggu, upaya sosialisasi dan pendampingan aktivasi IKD terus digencarkan. Hingga kini, tingkat penggunaan identitas digital di daerah tersebut masih berada di bawah lima persen.(aws)
