mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan performa keuangan yang solid sepanjang tahun anggaran 2025. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Lombok Timur yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Selasa (30/6/2026).
Dalam forum resmi yang digelar di ruang sidang utama DPRD tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran sekaligus memaparkan kondisi keuangan daerah yang dinilai cukup menggembirakan. Sejumlah indikator utama, mulai dari pendapatan daerah, realisasi belanja hingga pengelolaan aset, menunjukkan capaian yang baik.
Sebelum memaparkan laporan keuangan daerah, Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan berbagai agenda peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Berbagai kegiatan yang berlangsung selama momentum tersebut berjalan tertib dan kondusif serta mendapat sambutan luas dari masyarakat.
Pada kesempatan itu, Bupati juga mengumumkan bahwa Kabupaten Lombok Timur kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Predikat tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, pendapatan daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target lebih dari Rp3,43 triliun, realisasi pendapatan mencapai lebih dari Rp3,47 triliun atau berada di atas 100 persen dari sasaran yang direncanakan.
Kontribusi terbesar masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi yang mencapai lebih dari Rp2,9 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang lebih dari Rp550 miliar dan tetap menjadi salah satu sumber pendapatan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat mencapai lebih dari Rp3,4 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga transfer ke desa-desa yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Timur.
Hasil pengelolaan keuangan selama tahun 2025 juga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp104,33 miliar. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang menunjukkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran.
Selain itu, nilai aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur hingga akhir Desember 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp5,2 triliun. Aset tersebut terdiri dari aset tetap, investasi jangka panjang, aset lancar, properti investasi, dan berbagai aset lainnya yang menjadi kekayaan daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lombok Timur M. Waes Al Qarni dan dihadiri puluhan anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyampaian pertanggungjawaban APBD ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut di DPRD.(aws)
