mitrasatunews.com – Lombok Barat – Dinamika hubungan antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi perbincangan hangat. Sejumlah jurnalis menyoroti dugaan pembatasan akses peliputan dalam berbagai agenda resmi pemerintah daerah yang dinilai tidak lagi terbuka seperti sebelumnya.
Beberapa wartawan mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kegiatan penting, seperti peresmian proyek dan rapat koordinasi strategis, hanya media tertentu yang menerima undangan. Sementara media lain yang selama ini aktif meliput kegiatan di lingkup pemerintah daerah justru tidak dilibatkan.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lombok Barat, Idrus Jalmonandi, menyampaikan keprihatinannya atas situasi tersebut. Ia menilai pola seleksi undangan berdasarkan kedekatan atau preferensi tertentu berpotensi menimbulkan kesan eksklusivitas yang tidak sehat dalam tata kelola komunikasi publik.
“Semestinya pemerintah membuka ruang yang sama bagi seluruh media yang memiliki legalitas dan menjalankan kerja jurnalistik secara profesional,” ujarnya.
Sorotan serupa datang dari Pembina Gabungan Jurnalis Investigasi NTB (GJI NTB), Aminuddin atau yang dikenal sebagai Babe Amin. Ia menyebut pihaknya menerima laporan dari sejumlah anggota yang merasa kesulitan mendapatkan akses konfirmasi langsung kepada pejabat daerah. Menurutnya, pembatasan seperti ini bisa berdampak pada berkurangnya kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Humas Pemkab Lombok Barat terkait polemik tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan pembatasan dilakukan demi efisiensi pelaksanaan kegiatan. Namun, sejumlah kalangan menilai alasan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.
Dalam konteks regulasi, kebebasan pers di Indonesia dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Prinsip keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan serta memperkuat fungsi kontrol sosial media.
Organisasi wartawan berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog dengan seluruh elemen pers guna meredakan ketegangan. Mereka juga mendorong peran Dewan Pers untuk memastikan praktik komunikasi publik berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan non-diskriminatif.
Di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, sinergi antara pemerintah dan media dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Lombok Barat.(aws)
