mitrasatunews.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meluncurkan satuan tugas baru yang bertugas mengawasi aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Bupati Lombok Timur, H.M. Edwin Hadiwijaya, memimpin langsung pelepasan tim tersebut di halaman kantor Bupati pada Jumat (11/4/2025). Satgas ini terdiri dari perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satpol PP, serta Dinas Perhubungan.
Dalam arahannya, Edwin menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa para petugas harus tetap menjaga etika dan cara berkomunikasi yang baik agar tidak memicu ketegangan dengan masyarakat maupun pelaku tambang.
“Ini adalah upaya yang sah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Tapi kita harus tetap mengedepankan sikap sopan dan komunikatif agar pelaksanaannya berjalan damai,” ujar Wabup.
Meski pemungutan pajak memiliki dasar hukum yang mengikat, Edwin menegaskan pentingnya kepekaan sosial dan etika petugas dalam melaksanakan tugas, terutama karena aktivitas tambang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Untuk mendukung efektivitas program ini, evaluasi rutin akan dilakukan, dimulai tiga hari pasca peluncuran, guna meninjau progres, tantangan di lapangan, dan langkah penyesuaian yang dibutuhkan.
Selain itu, Wabup mengusulkan adanya posko pengaduan atau kanal laporan bagi petugas agar situasi di lapangan dapat segera direspons secara tepat dan cepat oleh pemerintah.
Langkah ini juga bertujuan membangun basis data menyeluruh mengenai kondisi pertambangan di Lombok Timur, termasuk soal legalitas, kepatuhan terhadap regulasi, hingga potensi tambang ilegal.
“Kami ingin ke depan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan. Satgas ini akan jadi alat bantu untuk mendorong tambang-tambang tidak berizin agar segera mengurus legalitasnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Edwin menyebut bahwa melalui pemetaan dan pendataan yang akurat, pemerintah dapat melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman kepada para penambang agar secara mandiri menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya.
Ia mengakui bahwa membangun kesadaran fiskal di sektor tambang bukan hal mudah, karena berbagai pendekatan sudah pernah dilakukan. Namun dengan model kerja kolaboratif dan pendekatan persuasif, ia optimis kesadaran tersebut perlahan akan tumbuh. (aws)
