mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan belum menerima kebijakan resmi dari pemerintah pusat mengenai rencana penerapan sistem pembelajaran jarak jauh.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada surat edaran maupun petunjuk teknis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.

Ia menilai, wacana penerapan sekolah daring perlu dikaji secara matang, terutama karena dalam waktu dekat dunia pendidikan di Lombok Timur akan menghadapi sejumlah agenda penting. Salah satunya adalah pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dijadwalkan berlangsung pada April, serta persiapan memasuki tahun ajaran baru 2026/2027.

Menurutnya, proses pembelajaran tatap muka masih memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan sistem daring. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bahwa pembelajaran jarak jauh memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam penyampaian materi dan pemahaman siswa.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan memperhatikan efektivitas pembelajaran di lapangan. Hingga ada keputusan resmi, pihaknya akan tetap menunggu arahan lebih lanjut sebelum mengambil kebijakan di tingkat daerah.(aws)