mitrasatunews.com – Lombok Timur – DPRD Kabupaten Lombok Timur mengesahkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (7/4/2026). Agenda tersebut sekaligus menetapkan sejumlah rekomendasi penting sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD itu menjadi tahapan akhir setelah proses pembahasan intensif oleh panitia khusus bersama unsur komisi. Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan berbagai catatan strategis yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam sambutannya mengapresiasi peran DPRD yang telah memberikan masukan dan koreksi terhadap pelaksanaan program pemerintah selama tahun anggaran 2025. Ia menyebut rekomendasi tersebut sebagai acuan penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.
Dari hasil pembahasan, DPRD merumuskan sejumlah poin rekomendasi yang mencakup penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan koordinasi lintas pemerintahan, hingga pembenahan sistem administrasi perpajakan. DPRD juga menekankan pentingnya penggalian potensi sumber pendapatan baru serta perbaikan basis data pajak daerah agar lebih akurat dan optimal.
Selain itu, percepatan realisasi program pembangunan tahun 2026 menjadi sorotan. DPRD berharap proyek-proyek yang telah direncanakan, baik infrastruktur maupun program pemberdayaan, dapat segera dijalankan sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Di sektor ekonomi, perhatian diarahkan pada penguatan sektor pertanian. DPRD menilai pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan stabilitas harga hasil pertanian. Kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani juga dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Permasalahan pupuk bersubsidi turut menjadi perhatian. DPRD meminta pemerintah daerah lebih sigap dalam menyikapi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat agar distribusi pupuk tetap berjalan lancar dan tepat sasaran.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Ia juga memastikan bahwa proses pelaksanaannya akan dilakukan secara terbuka dan tetap berada dalam pengawasan DPRD serta masyarakat.
Pengesahan LKPJ ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Lombok Timur.(aws)
