mitrasatunews.com – Lombok Timur – Mantan Ketua DPRD Lombok Timur, H.D. Paelori, menilai keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur seharusnya tidak hanya dilihat sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai peluang ekonomi baru bagi daerah.
Menurut Paelori, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu lebih jeli menangkap potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas dapur MBG, khususnya melalui layanan pengelolaan sampah dan limbah cair yang dihasilkan setiap hari.
Hal itu disampaikan Paelori saat berbicara kepada media di Lombok Timur, Selasa (9/6/2026). Ia mengatakan, di tengah terbatasnya kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada sumber pendapatan yang sudah ada. Diperlukan langkah kreatif dan inovatif agar PAD dapat terus bertambah.
Paelori menyebut, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menghasilkan sampah dapur dalam jumlah cukup besar. Jika tidak ditangani secara rutin, kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas dapur.
“Pengelola dapur sangat membutuhkan layanan kebersihan. Sampah yang tidak terangkut dalam dua hari saja sudah bisa menjadi persoalan,” ujar Paelori.
Ia menjelaskan, selama ini sejumlah pengelola dapur MBG harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengangkut sampah dan menangani limbah cair. Biaya yang dikeluarkan, kata Paelori, bisa mencapai Rp500 ribu per bulan untuk sampah dan sekitar Rp300 ribu per bulan untuk limbah cair.
Dengan jumlah dapur MBG yang disebut telah mencapai lebih dari 200 unit di Lombok Timur, Paelori menilai potensi retribusi dari sektor tersebut cukup menjanjikan apabila dikelola langsung oleh pemerintah daerah.
“Kalau jumlah dapur dikalikan dengan kebutuhan layanan kebersihan setiap bulan, angkanya tentu besar. Ini bisa menjadi sumber PAD baru,” katanya.
Paelori mendorong organisasi perangkat daerah terkait agar bergerak cepat menyusun skema pelayanan kebersihan bagi dapur MBG. Menurutnya, pemerintah daerah sudah memiliki dasar pendukung seperti armada pengangkut sampah dan kendaraan penyedot limbah.
Apabila armada yang tersedia belum mencukupi, lanjutnya, pemerintah dapat menambah fasilitas secara bertahap. Yang terpenting, kata dia, ada kemauan untuk berinovasi dan menangkap peluang yang ada.
Selain berpotensi menambah PAD, Paelori juga menilai sampah dapur MBG masih bisa dimanfaatkan kembali. Sisa makanan seperti nasi dan lauk pauk, misalnya, dapat diolah untuk pakan ikan maupun hewan ternak sehingga tidak seluruhnya harus dibuang ke tempat pembuangan akhir.
Ia berharap Pemkab Lombok Timur segera membuka komunikasi dengan para pengelola dapur MBG untuk membahas pola kerja sama pengangkutan sampah dan pengolahan limbah.
Menurut Paelori, program MBG memiliki dampak luas bagi daerah. Selain mendukung pemenuhan gizi masyarakat, program tersebut juga dapat menggerakkan UMKM, membuka peluang usaha, dan menambah pemasukan daerah apabila dikelola secara tepat.
“Program MBG ini punya efek berganda. Pemerintah daerah harus mampu membaca peluang agar manfaatnya semakin luas bagi masyarakat,” pungkasnya.(aws)
