mitrasatunews.com – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan peningkatan performa dalam pencegahan korupsi setelah capaian skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) masih berada di urutan keempat tingkat NTB hingga awal Desember 2025. Bupati H. Haerul Warisin menyebut posisi tersebut belum cukup memuaskan dan harus menjadi pemicu peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah.
Berbicara dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kantor Bupati, Senin (8/12), Warisin menilai kelemahan utama masih terjadi pada tahap perencanaan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah melakukan penyusunan program dan anggaran secara lebih terarah serta tidak menunda penerbitan dokumen anggaran.
“Apabila sejak awal sudah keliru merancang pekerjaan, maka hasilnya pun akan jauh dari target. Karena itu saya ingin perencanaan yang benar-benar matang dan langsung dieksekusi dengan baik,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan soal penyerapan anggaran yang hingga kini belum optimal. Ia menyoroti program pemberdayaan UMKM senilai lebih dari Rp20 miliar yang masih berjalan lambat. Menurutnya, anggaran yang tak terserap hanya akan menimbulkan Silpa, yang mencerminkan lemahnya pelaksanaan program.
“Dana itu adalah amanah untuk masyarakat. Kalau tidak digunakan, artinya manfaatnya tidak pernah hadir,” ujarnya.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 KPK, Dian Patria, turut memberikan pandangan dalam rapat tersebut. Ia menyampaikan bahwa praktik korupsi kerap bermula dari perencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa. Untuk menutup ruang penyimpangan, ia menekankan perlunya integrasi data, kesinambungan pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat.
Dian juga mendorong lembaga legislatif agar memastikan setiap pokok pikiran disusun sejalan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD. Selain itu, percepatan belanja modal dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi perhatian khusus.
Rapat tersebut melibatkan pimpinan OPD, pejabat komitmen, unsur Forkopimda, lembaga vertikal, serta perwakilan DPRD Lombok Timur. Kegiatan berakhir dengan sesi diskusi untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi ke depan.(aws)
